Industri tekstil kini masih berada dalam tekanan, akibat banjir produk impor. Sebanyak lima pabrik tekstil tercatat sudah setop hingga menutup usahanya.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi mengungkapkan, akibat hal itu diperkirakan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebanyak 3 ribu orang.
Ia menilai, kondisi tersebut menjadi tanda deindustrialisasi benar-benar terjadi.
Tutupnya 5 perusahaan tersebut disebabkan kerugian serius akibat penjualan yang tidak maksimal di pasar domestik. Banjirnya produk impor dengan harga dumping berupa kain dan benang jadi faktor utama tutupnya perusahaan ini,”
Farhan dalam keterangannya dikutip Senin, 1 Desember 2025.
Saat ini, 6 pabrik lainnya produksinya sudah dibawah 50 persen, bahkan sudah ada yang on-off. 5 mesin polimerisasi sudah stop, tidak produksi lagi,”
Farhan.
Farhan menjelaskan untuk lima perusahaan yang tutup itu diantaranya PT. Polychem Indonesia yang memproduksi tekstil di Karawang dan Tangerang, PT. Asia Pacific Fibers yang memproduksi serat polyester di Karawang.
Kemudian PT. Rayon Utama Makmur yang merupakan bagian Sritex Group yang memproduksi serat rayon, dan PT. Susilia Indah Synthetics Fiber Industries (Sulindafin) yang memproduksi serat & benang polyester di Tangerang.
Farhan memperkirakan, pada tahun 2026 akan terjadi penutupan pabrik tekstil lainnya. Hal ini terjadi jika pemerintah tidak bisa mengontrol dan memberikan transparansi ke publik siapa penerima kuota impor paling banyak yang menyebabkan banjirnya produk impor di pasar domestik.
Menurutnya, pemerintah mengetahui siapa saja penerima impor besar, sebab setiap adanya produk impor yang masuk melalui pelabuhan besar, maka akan tercatat di dalam sistem bea cukai.
Data itu mudah untuk didapatkan bagi pemerintah, ini kami tinggal tunggu action-nya saja. Karena jika tidak ada tindakan korektif, 6 perusahaan lainnya akan menyusul bangkrut karena tidak bisa menjual produknya di pasar domestik,”
Farhan.
Selain itu, anggota kami tidak bisa menentukan rencana produksi di tahun depan karena tidak ada transparansi kuota impor yang diberikan pemerintah. Deindustrialisasi benar-benar terjadi”
Farhan.
