Sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai universitas ditahan oleh barikade TNI dan Polri saat menuju Bundaran HI. Aksi saling dorong dan adu argumen tidak terhindarkan
Berdasarkan pantauan Owrite, sejumlah mahasiswa tertahan di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Perjalanan mereka ditahan oleh sejumlah petugas gabungan TNI-Polri yang membuat barikade di ruas jalan menuju Bundaran HI.
Aksi saling dorong mendorong diikuti ucapan sarkas saling dilontarkan oleh kalangan mahasiswa. Elemen mahasiswa sempat diimbau untuk menggelar unjuk rasa di kawasan Gedung DPR oleh aparat kepolisian.
Namun para mahasiswa menolak dan memutuskan longmarch sambil mengibarkan bendera masing-masing kampus dari kawasan GBK menuju Bundaran HI.
Akibat ditahan massa aksi mahasiswa di Dukuh Atas, ruas jalan Sudirman menuju Bundaran HI tersendat hampir sepanjang satu kilometer.
Woi cendol minggir, mau lewat,”
teriak salah satu demonstran.
Cokelat ngapain woii,”
ujar demonstran lainnya.
Meski tertahan di kawasan Dukuh Atas, masa mahasiswa masih kukuh untuk menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran HI.
Sejumlah Universitas di Jabodetabek Bergabung
Ketua Front Mahasiswa Nasional (FMN) Dimas menjelaskan akan ada berbagai universitas di Jabodetabek yang akan hadir dalam aksi demo di kawasan Bundaran HI, Jumat, 12 Juni 2026.
Unjuk rasa yang dilakukan para mahasiswa kali ini dilakukan karena melihat kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang belakangan tidak berpihak kepada rakyat.
Mahasiswa menilai pemerintah saat ini abai dengan berbagai kritik. Bahkan kritik diduga diselingi dengan pengerahan aparat negara untuk membungkam suara rakyat.
Dalam aksinya nanti, mahasiswa bakal menyuarakan lima tuntutan aksi yakni:
- Mendesak pemerintah mengeluarkan anggaran boros APBN;
- Menuntut penurunan harga bahan pokok dan BBM;
- Mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih;
- Menghentikan militerisme di kalangan sipil;
- Meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah atas berbagai persoalan yang terjadi.
