Nihil Perang, Lupa Ilmu
7 Oktober 2021, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, menghadiri Upacara Penetapan Komponen Cadangan TNI Matra Darat, di Lapangan Terbang Suparlan, Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus Kopassus, Batujajar, Bandung, Jawa Barat.
Pelaksanaan tahapan pembentukan Komcad lima tahun silam dimulai dari proses pendaftaran secara sukarela (17-31)—hingga penutupan pendaftaran Komcad di Pulau Jawa, ada 10 ribu pendaftar tahapan seleksi (1-17 Juni), pelaksanaan pendidikan Latsarmil (21 Juni-18 September), serta Penetapan Komponen Cadangan (7 Oktober 2021).
Pembentukan Komcad kala itu diikuti 3.103 orang yang terdiri dari Rindam Jaya (500 orang), Rindam III/Siliwangi (500 orang), Rindam IV / Diponegoro (500 orang), Rindam V /Brawijaya (500 orang), Rindam XII /Tanjungpura (499 orang), dan Universitas Pertahanan (604 orang).
Perihal 604 kadet mahasiswa S1 Universitas Pertahanan, mereka terbagi ke dalam dua batalyon mengikuti parade upacara dan defile pasukan—Batalyon 1 berpangkat sersan kadet dari Cohort 1 dan Batalyon 2 berpangkat kopral kadet dari Cohort 2.
Meskipun Komcad sudah ada sejak 2021, rekrutmen 4.000 ASN di tahun 2026 adalah anomali baru. Bila lima tahun lalu negara menunggu siapa yang mau mendaftar secara sukarela), tahun ini negara menjemput birokrat dari meja kerjanya.
Ini pertama kalinya ada angka target spesifik 4.000 orang hanya dari satu segmen (ASN) dan satu lokasi (Jakarta). Sebelumnya, 4.000 itu biasanya kuota campuran—seperti mahasiswa, umum, pegawai—seluruh Indonesia. Berbeda dengan dulu yang menunggu siapa yang mau daftar, kali ini pendekatannya adalah top-down.
Publik juga harus paham perbedaan Diklat Bela Negara/Latsar CPNS dan Latsarmil. Latsar CPNS mungkin hanya 1-2 pekan, materinya semi-militer (baris-berbaris ringan), fokusnya pembentukan karakter PNS. Sementara Komcad ada pelatihan 3 bulan penuh. Kurikulumnya kurikulum militer, lulusannya ialah kombatan.
Tersimpan kekhawatiran nyata dari abdi negara. Bagi mereka, pelatihan militer bukan hal baru, namun relevansi dan urgensinya di tengah tugas pelayanan publik menjadi pertanyaan besar.
Respati (33), bukan nama sebenarnya, seorang ASN di Jakarta, blak-blakan menyuarakan keraguannya terhadap efektivitas program ini. Baginya, tugas utama ASN adalah pelayanan publik sesuai kompetensi, bukan mengangkat senjata.
Menurut aku bukan tugas ASN untuk bela negara (secara militer). Sudah ada TNI. Kalau kurang, jumlah mereka ditambah, bukan mengambil ASN. Kami pun tidak kompeten untuk berperang,”
ujar Respati, kepada owrite.
Dia bukan tanpa pengalaman. Pada 2014, ia pernah mengikuti Diklat Bela Negara wajib selama 10 hari yang menjadi syarat bagi pegawai baru di instansinya. Pengalaman jauh dari kata mendidik dan lebih terasa seperti penyiksaan fisik tanpa persiapan matang.
Itu 10 hari yang tidak akan aku ulangi lagi seumur hidup. Apalagi ini (pelatihan Komcad) 3 bulan, aku sih, tidak bersedia,”
tegas dia.
Tidur di Tenda Bocor, Latihan Fisik Ekstrem
Kondisi di kamp pelatihan Lido, Sukabumi, saat itu sangat memprihatinkan. Dengan fasilitas minim, ribuan peserta harus berbagi empat kamar mandi –sebelum disediakan kamar mandi tambahan pada hari ketiga pendidikan—, tidur di tenda bocor, dan menghadapi latihan fisik ekstrem di bawah cuaca tak menentu.
Respati juga menyoroti ketidaksesuaian antara pelatihan militer dengan kebutuhan kemampuan ASN di era modern. Baginya, pelatihan baris-berbaris dan merayap di tanah tidak memberikan nilai tambah bagi pekerjaannya sehari-hari yang mengurusi administrasi negara.
Kalau teman-teman Bea Cukai, Imigrasi, atau sipir Lapas, mungkin lebih relate. Tapi kalau aku, itu enggak terpakai juga. Misalnya ada pilihan untuk pendidikan tambahan gitu, masih banyak pilihan lain. Daripada ngabisin duit cuma buat kayak gitu, dan menurutku enggak terpakai juga,”
jelas dia.
Ia menambahkan, bahwa postur fisik dan mental mayoritas ASN di unit administratif memang tidak dibentuk untuk kebutuhan tempur.
Aku kalau mau daftar TNI/Polri juga enggak akan masuk, tinggiku kurang. Secara fisik aku tidak terbentuk untuk itu,”
tambah Respati sambil tertawa kecil.
Ya, kalaupun misalnya dilatih (jadi Komcad) cuma 3 bulan, tapi perang enggak tahu kapan, nanti pas perang sudah lupa (semua materi yang diajarkan selama pelatihan,”
sambung dia.
Ketika ditanya mengenai “umpama” sanksi bagi ASN yang menolak ikut Komcad, Respati menilai hal tersebut tidak adil jika sistem perekrutannya bersifat penunjukan sepihak (top-down), bukan sukarela. Pun terpaksa ikut, maka tiada keikhlasan.
Alih-alih sanksi, ia menyarankan pemerintah memberikan insentif atau benefit yang konkret bagi ASN yang bersedia ikut. Bukan sekadar uang saku, melainkan poin kredit untuk pengembangan karir.
Harusnya dikasih benefit. Misalnya bisa lintas instansi, jadi punya rekomendasi untuk pindah atau masuk ke portofolio Manajemen Talenta sebagai nilai plus. Itu lebih fair,”
usul Respati.
Haram Mobilisasi Sembarang
Shaka (34), bukan nama sebenarnya, seorang ASN, juga buka suara perihal rencana pemerintah. Ia menilai rencana ini sebagai langkah yang bisa diterima, asalkan pemerintah tidak salah menempatkan kompetensi para pegawai.
Saya setuju saja kalau ASN jadi Komcad. Tapi harus diperjelas dulu, Komcad dari sisi ASN itu sebagai apanya? Jangan sampai kami disuruh jadi pasukan garis depan. Itu rasanya enggak sepadan dengan kemampuan kami,”
ucap Shaka kepada owrite.
Ia menegaskan, bahwa kemampuan ASN sangat berbeda dengan tentara reguler. Sebagai seorang analis, ia merasa tidak memiliki kompetensi tempur untuk diterjunkan ke medan perang.
Namun, ASN bisa berkontribusi signifikan di sektor administrasi, logistik, atau manajemen kebencanaan yang sesuai dengan bidang masing-masing.
Kalau disuruh jadi tentara garis depan, skill-nya enggak masuk. Kami planga-plongo nanti di depan,”
sambung Shaka sambil berkelakar.
Ihwal kesediaan meninggalkan pekerjaan kantor selama berbulan-bulan demi pelatihan, Shaka menyoroti aspek kesejahteraan sebagai kunci utama.
Baginya, tugas bela negara tidak boleh merugikan hak-hak finansial pegawai: segala hak sebagai ASN, di antaranya remunerasi, tidak dikurangi. Bagus jika pemerintah bisa menambahkan insentif tambahan lantaran mengikuti pelatihan.
Namun, ia mengakui adanya dilema bagi ASN yang sudah berkeluarga. Penugasan jangka panjang, apalagi jika harus dimutasi ke wilayah jauh seperti Indonesia Timur atau IKN, misalnya, dalam skema batalyon teritorial, menjadi momok tersendiri.
Kalau yang sudah berkeluarga, sepertinya enggak ada yang siap (kalau harus dimutasi jauh). Kecuali, pulang-pulang dari pelatihan Komcad langsung naik jabatan jadi Eselon IV atau Eselon III, mungkin ada yang mau,”
tambah Shaka realistis.
Dia menyadari posisi ASN yang terikat sumpah jabatan. Jika Surat Keputusan penugasan sudah turun, ruang untuk menolak sangatlah sempit.
Kalau sudah ada surat tugas, sebagai ASN, tidak bisa menolak. Tapi sebagai manusia, kami minta kebijaksanaan. Misalnya ada orang tua sakit atau kendala keluarga, mohon ada keringanan. Jangan serta-merta yang enggak bisa ikut langsung dimutasi jauh atau diturunkan jabatannya,”
harap Shaka.
Shaka menegaskan satu hal: menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme ASN demi Indonesia tak perlu serta-merta jadi Komcad.
Komcat itu biar menjadi pilihan kalau memang dia merasa ingin bergabung,”
ujar Shaka.
Program yang memakan anggaran besar ini–untuk makan, uang saku, seragam, dan operasional lain–dinilai tidak relevan dengan visi reformasi birokrasi dan konsep “Smart ASN” yang digadang-gadang pemerintah.
Cerdas yang “Kurang Smart”
Direktur Eksekutif The Indonesian Institute Adinda Tenriangke Muchtar, menilai kebijakan ini sebagai langkah yang salah prioritas. Problem utama birokrasi Indonesia saat ini bukanlah kurangnya jiwa korsa militer, melainkan defisit transparansi, akuntabilitas, dan kompetensi digital.
Pengiriman 4.000 ASN ke barak militer untuk latihan fisik dan baris-berbaris itu tidak relevan untuk peningkatan kapasitas ASN. Kalau perhatiannya meningkatkan nasionalisme dan cinta Tanah Air, itu bisa ‘diintervensi’ lewat program orientasi, bisa mengundang TNI,”
jelas Adinda kepada owrite.
Ia menyarankan pemerintah kembali ke “jalan sipil”. Pembinaan wawasan kebangsaan bisa dilakukan dengan, misalnya, dengan memberikan materi P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), melibatkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kementerian Pendidikan; ada sesi praktis untuk kerja kelompok dan kerja kreatif. Jadi ASN tidak perlu baris-berbaris sebagai calon kombatan.
Alih-alih melatih kepatuhan ala militer, Smart ASN seharusnya dibangun di atas pilar literasi digital, e-government, dan open government. Pemerintah dapat memperkuat penerapan visi dan misi Smart ASN.
Artinya sebagai pelayan publik, pemerintah wajib memberikan pemahaman asas umum pemerintahan yang baik, pelayanan masyarakat yang berkualitas, transparan, akuntabel, inklusif. Seharusnya, Adinda melanjutkan, pembobotan ada dalam konteks kemampuan literasi digital dan partisipasi publik.
Ia menyarankan anggaran besar tersebut dialihkan untuk pelatihan teknis yang lebih bermakna, seperti pemetaan pemangku kepentingan, penanganan komplain publik, atau manajemen data kependudukan.
3 bulan itu bisa jadi sia-sia kalau output dan outcome-nya tidak jelas. Dampaknya juga seperti apa? Bagaimana cara mengukurnya? Standar seperti apa yang diharapkan untuk menunjukkan kecintaan kepada Tanah Air?”
tutur Adinda.
Dari sisi tata kelola anggaran pelatihan ini dianggap bermasalah di tengah narasi efisiensi yang sering pemerintah gembar-gemborkan. Adinda mengingatkan peran Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan uang pajak rakyat.
Bahkan publik pun dapat bertanya perihal alokasi anggaran Kementerian Pertahanan “yang cenderung besar dan stabil”, sementara kementerian dan lembaga lain sering mengalami pemotongan uang demi efisiensi. Maka jangan ada privilese terhadap Kementerian Pertahanan.
Kemudian, kekhawatiran terbesar TII adalah dampak jangka panjang terhadap pola pikir birokrat. Jika ASN dididik dengan doktrin militer yang top-down dan berbasis komando, ruang demokratis dalam perumusan kebijakan publik berisiko menyempit.
Partisipasi publik jadi tidak diindahkan karena perspektif pendekatan militer. Bisa jadi mungkin bukan kekerasan, tapi tidak ada ruang yang demokratis dalam proses kebijakan,”
jelas Adinda.
Pelatihan ASN jadi Komcad bakal dimulai dua bulan ke depan. Kepala Biro Humas dan Infohan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, mengonfirmasi hal tersebut.
Untuk rencana ke depan, pelatihan Komcad ASN direncanakan dimulai pada April, dengan sasaran ASN dari 49 kementerian/lembaga yang berada di Jakarta,”
kata dia kepada owrite.
Adapun pengaturan teknis seperti tahapan, kuota per instansi, dan mekanisme pelaksanaan masih dalam proses koordinasi dan akan diumumkan secara resmi setelah ditetapkan.
