Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyinggung kinerja penyaluran kredit PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) atas dana penempatan pemerintah sebesar Rp25 triliun.
Hal ini sebagai respons permintaan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu untuk mendapat tambahan dana penempatan pemerintah.
Purbaya mengatakan, belum mendapat surat permohonan resmi dari BTN atas permintaan tersebut. Dia menilai, serapan dana sebelumnya juga belum maksimal.
Dari Rp55 triliun pertama, penyerapannya di Mandiri sudah 100 persen disalurkan, BRI 100 persen, BNI 68 persen, BTN baru 41 persen, kenapa mereka minta lagi ya? Aneh juga,”
Purbaya dalam APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/11/2025).
“Ya sudah titip ya BTN, ya, bilang kalau suratnya sudah jadi nanti kita kasih,”
Purbaya.
Purbaya menjelaskan, tambahan penempatan dana pemerintah hanya bisa diputuskan setelah surat permohonan BTN diterima, serta dilakukan penilaian terhadap kualitas penyaluran sebelumnya.
Di samping itu, terdapat sejumlah pertimbangan sebelum menempatkan dana. Hal ini diantaranya kondisi likuiditas perbankan, serta kebutuhan menjaga transmisi suku bunga kredit ke masyarakat.
Kita lihat dulu pertumbuhan uang primer, M0, base money itu di Oktober turun sedikit ke 7,7 persen dibandingkan September akhir yang 13,3 persen, jadi kita pikir ini mesti didorong ke atas lagi likuiditas di sistem,”
Purbaya.
Sebagai informasi, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan pihaknya sedang menyiapkan surat permohonan tambahan penempatan dana pemerintah. Dana tambahan yang diinginkan perseroan ada di kisaran Rp5-Rp10 triliun.
Kami lagi ingin mengajukan surat, tetapi belum tahu disetujui atau tidak disetujui, namanya usaha kan boleh saja, ya,”
Nixon.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Nathan Kacaribu mengungkapkan bahwa pemerintah menambah dana penempatan ke sejumlah bank pemerintah dan satu bank daerah sejak 10 November 2025. Tambahan dana itu sebesar Rp76 triliun.
Sehingga sektor riilnya juga bergerak, di mana kredit yang disalurkan oleh sektor keuangan, sektor perbankan itu bisa lebih cepat, didukung dengan cost of fund yang lebih rendah,”
Febrio dalam RDP bersama Komisi XI DPR RI, Senin (17/11/2025).
Adapun tambahan dana penempatan pemerintah sebesar Rp76 triliun diberikan untuk Bank Mandiri sebesar Rp25 triliun, Bank BRI Rp25 triliun, dan BNI senilai Rp25 triliun. Sedangkan satu bank daerah itu adalah Bank Pemerintah Daerah (BPD) Jakarta sebesar Rp1 triliun.
Febrio melanjutkan, hingga 22 Oktober dari penempatan dana Rp200 triliun, realisasi penyaluran kredit sudah mencapai 84 persen atau Rp167,6 triliun.
Mereka sudah menggunakan 84 persen dari Rp200 tersebut, ini laporan per 22 Oktober,”
Febrio.
Bila dirinci, realisasi penyaluran kredit Bank Mandiri sebesar Rp55 triliun alias sudah 100 persen, Bank BRI realisasi Rp55 triliun atau 100 persen. Kemudian BNI 68 persen atau Rp37,4 triliun, BTN sebesar Rp10,3 triliun atau 41 persen, dan BSI Rp9,9 triliun atau 99 persen.
