Draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tugas TNI, per April 2026, masih dalam tahap perumusan internal dan belum final. Dokumen ini memuat 144 pasal sebagai turunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI. Rancangan ini mengatur Operasi Militer Selain Perang (OMSP), bantuan keamanan, dan pertahanan siber, namun memicu kontroversi lantaran dianggap berpotensi tumpang tindih kewenangan … Lanjutkan membaca (Part I) Gurita Kewenangan RPP Tugas TNI: Jalur Senyap Militer Perluas Cengkraman di Ranah Sipil