Amnesty International Indonesia mengecam pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh DPR dan pemerintah. Organisasi hak asasi manusia itu menilai proses pembahasan regulasi tersebut dilakukan secara tergesa-gesa, minim transparansi, dan mengabaikan partisipasi publik. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyebut pengesahan revisi UU Polri menjadi kemunduran serius bagi agenda reformasi sektor keamanan yang selama ini diperjuangkan … Lanjutkan membaca Amnesty Kecam Pengesahan UU Polri: Karpet Merah Menuju Otoritarianisme