Menteri HAM Natalius Pigai menilai sejumlah regulasi yang mengatur pengelolaan sumber daya alam justru mempersempit ruang hidup masyarakat adat. Daftar isi KontenDemi KeadilanLembaga Anyar Maka ia meminta pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat tidak berbenturan dengan Undang-Undang Kehutanan maupun Undang-Undang Pokok Agraria. Hal itu disampaikan Pigai saat menghadiri rapat Badan Legislasi DPR RI yang membahas penyusunan … Lanjutkan membaca Menteri HAM Pigai Sebut Aturan Hutan dan Tanah RI Cenderung Kerdilkan Masyarakat Adat