Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terancam dibekukan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ultimatum itu diberikan imbas citra buruk Bea Cukai di mata masyarakat.
Sebanyak 16.000 orang pegawai Bea Cukai pun turut terancam dirumahkan, bila institusi tersebut tidak kunjung berbenah selama setahun ini.
Lantas apa yang terjadi bila Bea Cukai dibekukan?
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rizal Taufikurahman mengatakan, ancaman pembekuan itu merupakan shock therapy guna mempercepat reformasi di Bea Cukai.
Ancaman Pak Purbaya kepada Bea Cukai pada dasarnya dilihat sebagai shock therapy untuk mempercepat reformasi institusional,”
ujar Rizal, kepada owrite belum lama ini.
Rizal menilai, dibubarkannya Bea Cukai memang memberi kesempatan merancang ulang arsitektur pengawasan dan pelayanan ekspor dan impor agar lebih transparan dan minim ruang negosiasi.
Dalam jangka pendek, itu bisa memutus rantai rente dan memperbaiki kredibilitas sistem perdagangan kita,”
Rizal.
Namun ia mengingatkan, ada risiko besar bila pembekuan Bea Cukai terealisasi. Menurutnya, pembubaran ini berpotensi menciptakan kekosongan administrasi pada titik-titik logistik yang sangat vital, yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas ekonomi nasional.
Arus barang bisa tersendat, clearance time melonjak, biaya logistik meningkat, dan tekanan inflasi dapat muncul, terutama bagi industri yang bergantung pada bahan baku impor. Fungsi penerimaan negara, perlindungan industri, serta pengawasan penyelundupan tidak dapat digantikan secara instan tanpa mengganggu stabilitas ekonomi nasional,”
Rizal.
Maka dari itu, Rizal mengatakan yang dibutuhkan bukan pembubaran, namun reformasi menyeluruh di Bea Cukai. Reformasi ini meliputi pemisahan fungsi pelayanan dan penindakan hingga perombakan sumber daya manusia (SDM).
Prioritasnya mencakup digitalisasi penegakan dengan end-to-end transparency, pemisahan fungsi pelayanan dan penindakan yang rentan konflik kepentingan, serta penguatan pengawasan berbasis risiko dengan audit real-time. Perombakan SDM, rotasi jabatan strategis, dan pemangkasan rantai komando juga krusial,”
Rizal.
Intinya, Bea Cukai harus dibangun kembali sebagai institusi yang lebih bersih, efisien, dan kredibel tanpa mengorbankan kelancaran perdagangan dan stabilitas industri nasional,”
Rizal.
Dirjen Bea Cukai Janji Perbaiki
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama mengatakan akan melakukan perbaikan di Bea Cukai agar sejarah kelam tahun 1985-1995 tidak kembali terulang.
Karena pada masa itu, Bea Cukai dibekukan oleh Presiden Soeharto, dan digantikan oleh Société Générale de Surveillance (SGS) yang merupakan perusahaan surveyor swasta asal Swiss, untuk mengambil alih tugas pemeriksaan barang.
Apa yang menjadi sejarah kelam tahun 1985-1995 itu kita tidak ingin itu terjadi ataupun diulangi oleh Bea Cukai. Sehingga tentunya bahwa Bea Cukai harus berbenah diri untuk menghilangkan image negatif kepada Bea Cukai,”
Rizal.
Djaka mengaku sudah mempersiapkan sejumlah strategi guna memperbaiki Bea Cukai. Hal itu mulai dari kultur kerja, meningkatkan kinerja, hingga meningkatkan pengawasan di pelabuhan hingga bandara.
Tentunya kita akan memperbaiki semua pelayanan. Tentunya masyarakat ketika kita melakukan pelayanan kepada masyarakat ketika ada ketidakpuasan, ya sedikit demi sedikit kita akan berupaya untuk memperbaikinya,”
Rizal.
Djaka optimis perbaikan bisa dilakukan selama setahun. Sebab bila tidak berbenah, ia mengkhawatirkan pegawai Bea Cukai dirumahkan dan hanya memakan gaji buta.
Ya optimis, harus optimis. Kalau kita nggak optimis, tahun depan kita selesai semua. Apakah mau Bea Cukai, ataupun pegawai Bea Cukai dirumahkan dengan makan gaji buta aja itu? Tentu tidak akan mau, dengan keinginan Pak Purbaya untuk memperbaiki Bea Cukai tentunya perlu dukungan dari masyarakat semua,”
Rizal.
