Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali merilis terkait dampak banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Hingga Senin, 15 Desember 2025 pukul 08.20 WIB, jumlah korban meninggal dunia tercatat mencapai 1.016 orang.
Selain itu, 212 orang masih dinyatakan hilang dan dalam proses pencarian, sementara sekitar 7.600 warga mengalami luka-luka akibat bencana yang terjadi sejak akhir November hingga awal Desember 2025.
Bencana hidrometeorologi tersebut berdampak luas pada 52 kabupaten dan kota di Pulau Sumatera. BNPB mencatat kerusakan besar pada infrastruktur dan fasilitas publik.
Sebanyak 158 ribu rumah warga dilaporkan rusak, disusul kerusakan pada 581 fasilitas pendidikan, 145 jembatan, 1.200 fasilitas umum, 434 rumah ibadah, 290 gedung perkantoran.
Kerusakan ini menyebabkan aktivitas masyarakat lumpuh dan memaksa ratusan ribu warga mengungsi.
BNPB menyebutkan bencana dipicu oleh curah hujan tinggi selama enam hari berturut-turut yang mengguyur wilayah Sumatera. Intensitas hujan ekstrem tersebut menyebabkan banjir besar, tanah longsor, akses jalan terputus, serta kerusakan pemukiman secara masif.
Wilayah Aceh menjadi daerah terdampak paling parah, diikuti oleh Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang juga mengalami kerusakan signifikan.
Bantuan untuk Daerah
Di tengah situasi darurat, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanganan dan pemulihan pascabencana.
Salah satu kebijakan strategis adalah penambahan anggaran bantuan untuk daerah terdampak.
Presiden menyetujui usulan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan bahkan menggandakan nilai bantuan.
Kalau minta Rp2 miliar per kabupaten, saya berikan Rp4 miliar,”
Prabowo.
Kesehatan dan Infrastruktur Jadi Prioritas
Di sektor kesehatan, Presiden memerintahkan Kementerian Kesehatan untuk memperkuat layanan medis di lokasi pengungsian.
Dokter magang dan tenaga medis program internship akan diterjunkan guna memenuhi kebutuhan kesehatan korban.
Sementara itu, pemerintah membentuk Satuan Tugas Percepatan Perbaikan Jembatan, dengan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai ketua.
Satgas ini bekerja sama dengan Kementerian PUPR dan pemerintah daerah untuk mempercepat pemulihan infrastruktur vital.
Rehabilitasi sektor pertanian juga menjadi fokus utama. Presiden memastikan sawah rusak, bendungan jebol, dan jaringan irigasi akan segera diperbaiki agar roda ekonomi masyarakat kembali berjalan.
Tak hanya itu, pemerintah memutuskan penghapusan utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani terdampak.
“Karena ini bencana alam, utang KUR akan kita hapus. Petani tidak perlu cemas,”
Presiden Prabowo.
Rumah dan Hunian Sementara Disiapkan
Pemerintah juga menyiapkan bantuan langsung bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
Setiap rumah rusak berat akan mendapatkan bantuan Rp60 juta, sementara pembangunan hunian sementara (huntara) dialokasikan Rp30 juta per unit.
Hingga kini, operasi pencarian korban hilang masih terus dilakukan. Ribuan warga di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih membutuhkan bantuan darurat di tengah proses pemulihan yang belum sepenuhnya selesai.
Pemerintah pusat bersama BNPB dan seluruh pemangku kepentingan terus berupaya mempercepat penanganan agar kehidupan masyarakat dapat segera pulih.
