Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres, menyampaikan keprihatinan serius terhadap memburuknya kondisi keamanan di Iran.
Pernyataan ini muncul menyusul maraknya aksi unjuk rasa yang diwarnai bentrokan serta tindakan tegas aparat keamanan terhadap massa.
Guterres menilai, situasi tersebut berpotensi mengancam kebebasan dasar masyarakat jika tidak ditangani dengan pendekatan yang menghormati hak asasi manusia.
Dalam pidatonya di hadapan Sidang Umum PBB di New York, Kamis 15 Januari 2026, Guterres menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat secara damai harus tetap dijamin, meski situasi politik dan keamanan tengah memanas.
Kita harus melindungi kebebasan berbicara dan ruang sipil,”
kata Guterres.
Ia juga menyinggung laporan terkait penggunaan kekuatan berlebihan terhadap demonstran.
Dalam konteks itu, saya sangat prihatin dengan apa yang disebut sebagai represi kekerasan yang terjadi di Iran,”
ujarnya.
Akar Protes: Tekanan Ekonomi dan Inflasi
Aksi protes di Iran mulai merebak pada akhir Desember 2025. Gelombang demonstrasi ini dipicu keresahan masyarakat terhadap melonjaknya inflasi, yang dinilai berkaitan erat dengan melemahnya nilai tukar mata uang nasional, rial Iran, terhadap mata uang asing.
Kondisi ekonomi tersebut berdampak signifikan terhadap biaya hidup, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah, dan memicu ketidakpuasan publik yang meluas ke berbagai wilayah.
Situasi semakin memanas sejak 8 Januari, ketika Reza Pahlavi, putra Shah Iran yang digulingkan dalam Revolusi Islam 1979, menyerukan masyarakat untuk turun ke jalan.
Pada hari yang sama, laporan menyebutkan bahwa akses internet di Iran dibatasi secara luas. Sejumlah kelompok hak asasi manusia menilai langkah tersebut dilakukan untuk membatasi arus informasi dan koordinasi aksi protes.
Bentrokan di Berbagai Kota Besar
Demonstrasi di sejumlah kota, termasuk Teheran dan beberapa ibu kota provinsi, dilaporkan berubah menjadi bentrokan antara massa dan aparat keamanan.
Para demonstran menyuarakan kritik terhadap pemerintah serta kebijakan ekonomi yang dinilai memberatkan rakyat.
Sejumlah media dan sumber independen melaporkan adanya korban luka hingga meninggal dunia dari kedua belah pihak, baik aparat keamanan maupun demonstran. Namun hingga kini, otoritas Iran belum merilis data resmi terkait jumlah korban.
Meningkatnya eskalasi di Iran memicu perhatian dan kecaman dari komunitas internasional.
Antonio Guterres menyerukan agar seluruh pihak menahan diri, menghormati hak asasi manusia, serta menghindari kekerasan yang dapat memperparah krisis nasional.
PBB menegaskan, bahwa dialog dan perlindungan hak sipil merupakan kunci untuk mencegah situasi berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
