Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menarik utang baru senilai Rp127,3 triliun pada Januari 2026. Angka itu 15,3 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang sebesar Rp832,2 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan, realisasi pembiayaan utang ini masih rendah bila dibandingkan Januari 2025 yang sebesar Rp153,33 triliun atau 23,7 persen.
Hingga 31 Januari 2026 realisasi pembiayaan utang tercatat sebesar Rp127,3 triliun atau 15,3 persen dari target APBN 2026. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu yaitu 23,7 persen dari target APBN,”
ujar Juda dalam konferensi pers APBN KiTA dikutip Selasa, 24 Februari 2026.
Kemudian untuk pembiayaan non utang pada Januari 2026 tercatat sebesar Rp22 triliun atau 15,6 persen terhadap APBN tahun ini. Sehingga kata Juda, secara keseluruhan realisasi pembiayaan hingga akhir Januari 2026 mencapai Rp105,06 triliun.
Secara keseluruhan realisasi pembiayaan tahun 2026 hingga akhir Januari mencapai Rp105,06 triliun atau 15,2 persen dari target, lebih rendah dibandingkan realisasi 2025 yaitu 29,6 persen,”
jelasnya.
Juda mengatakan, realisasi pembiayaan utang ini mencerminkan strategi yang lebih terukur dengan mempertimbangkan likuiditas pemerintah dan dinamika pasar keuangan.
Perkembangan realisasi pembiayaan ini menunjukkan strategi yang lebih terukur, disesuaikan dengan kebutuhan kas pemerintah dan mempertimbangkan dinamika pasar keuangan,”
tuturnya.
Ia memastikan, pembiayaan pada tahun ini akan tetap mendukung stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan menjaga keberlanjutan pengelolaan utang pemerintah.
Sebagian besar pembiayaan utang didukung pendanaan dari pasar SBN, di tengah tekanan global kinerja pasar perdana SBN saat ini masih cukup solid,”
imbuhnya.
Sementara itu, kondisi APBN pada Januari 2026 mengalami defisit atau tekor Rp54,6 triliun di Januari 2026. Defisit ini sebesar 0,21 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Posisi defisit APBN tercatat Rp54,6 triliun atau hanya 0,21 persen dari PDB. Angka ini masih sangat terkendali dan berada dalam koridor desain APBN 2026,”
ujar Purbaya.
