Pemerintah Ukraina memberikan penegasan tegas terkait proses pembahasan rencana perdamaian dengan Amerika Serikat, negara mitra, serta Rusia. Menurut laporan Interfax-Ukraina, Kyiv memastikan bahwa perubahan konstitusi bukan opsi dalam kondisi apa pun.
Oleksandr Bevz, Penasihat Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina sekaligus anggota tim negosiasi, menyebut bahwa hal tersebut merupakan “garis merah” yang tidak bisa disentuh.
Kami sudah dengan jelas menyampaikan bahwa Ukraina tidak akan menerima bentuk pengakuan apa pun, dan tidak akan melakukan perubahan apa pun pada konstitusi. Itu garis merah kami,”
tegas Bevz.
Persoalan Wilayah Dibahas di Level Pimpinan Negara
Dalam keterangannya, Bevz menegaskan bahwa isu teritorial adalah salah satu pokok utama dalam negosiasi hanya dapat dibahas berdasarkan dua prinsip yaitu Garis kontak saat ini menjadi dasar pembicaraan dan segala keputusan harus diambil di tingkat kepala negara.
Kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa Ukraina tidak ingin menyerahkan wilayah secara sepihak ataupun menerima skema yang merugikan kedaulatan negara.
Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina, Andriy Yermak, mengonfirmasi bahwa negosiator dari Kyiv dan Washington telah mencapai kesepahaman atas sebagian besar poin dalam rencana perdamaian yang diajukan AS.
Yermak menyebut bahwa proposal tersebut telah mengalami revisi besar dari rancangan awal yang berisi 28 poin, namun inti dari tujuan kedua negara tetap sama: mencari jalan menuju penghentian perang tanpa mengorbankan integritas Ukraina.
Rencana Revisi Bisa Jadi Fondasi Kesepakatan Lebih Besar
Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, sebelumnya mengisyaratkan bahwa dokumen terbaru versi Amerika Serikat dapat berkembang menjadi kesepakatan yang lebih komprehensif.
Rencana yang diperbarui ini dapat berkembang menjadi kesepakatan yang lebih mendalam,”
ujar Zelensky pada Selasa, 25 November 2025.
Meski demikian, Ukraina tetap kukuh memperjuangkan batas-batas yang tidak dapat dinegosiasikan, termasuk konstitusi dan kedaulatan wilayah.
