Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut akan memegang jabatan sebagai ketua seumur hidup Dewan Perdamaian atau Board of Peace, sebuah lembaga internasional baru yang dibentuk untuk menangani konflik di Jalur Gaza dan berpotensi diperluas ke konflik global lainnya.
Berdasarkan salinan surat serta draf piagam Board of Peace yang diperoleh Reuters, struktur inti lembaga tersebut menempatkan Trump sebagai pemimpin permanen.
Dalam dokumen itu disebutkan bahwa “Founding Executive Council” atau Dewan Eksekutif Pendiri akan dipimpin seumur hidup oleh Trump.
Gedung Putih menjelaskan bahwa Dewan Eksekutif memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan anggaran serta penentuan arah strategis lembaga tersebut.
Dewan ini akan menjadi pusat pengambilan keputusan dalam setiap misi perdamaian yang dijalankan.
Pada akhir pekan lalu, Trump mulai mengirim undangan kepada sejumlah kepala negara dan tokoh internasional untuk bergabung sebagai anggota Dewan Perdamaian.
Fokus Gaza, Diduga Punya Agenda Lebih Luas
Trump pertama kali memperkenalkan Board of Peace sebagai bagian dari fase kedua kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas, yang bertujuan mengakhiri genosida Israel di Jalur Gaza.
Dewan ini dirancang untuk mengawasi berbagai aspek penting, mulai dari pembangunan kapasitas tata kelola, hubungan regional, rekonstruksi wilayah, penarikan investasi, pendanaan berskala besar, hingga mobilisasi modal di Gaza.
Namun, korespondensi yang dikirim Trump kepada para pemimpin dunia memunculkan dugaan bahwa dewan ini memiliki cakupan misi yang jauh lebih luas dari sekadar konflik Gaza.
Negara Anggota Wajib Bayar US$1 Miliar
Dalam draf piagam yang dikirimkan pemerintahan Trump ke sekitar 60 negara, disebutkan bahwa setiap negara yang ingin menjadi anggota Dewan Perdamaian lebih dari tiga tahun diwajibkan menyetor dana sebesar US$1 miliar atau sekitar Rp17 triliun.
Dewan Perdamaian adalah organisasi internasional yang berupaya mempromosikan stabilitas, memulihkan pemerintahan yang dapat diandalkan dan sah, serta mengamankan perdamaian abadi di daerah-daerah yang terkena dampak atau terancam konflik,”
tulis keterangan Financial Times.
Dua sumber diplomatik kepada Reuters mengatakan bahwa undangan keanggotaan tersebut turut melampirkan piagam yang merinci mandat luas Dewan Perdamaian.
Keberadaan Dewan Perdamaian ini menuai kritik dari kalangan diplomatik. Seorang diplomat yang mengetahui isi surat undangan menyebut lembaga tersebut sebagai versi alternatif Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sang diplomat mengatakan ini PBB adalah milik Trump.
Tony Blair hingga Jared Kushner Masuk Dewan Eksekutif
Pekan lalu, Trump mengumumkan bahwa mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair akan bergabung sebagai salah satu anggota eksekutif Board of Peace.
Selain Blair, jajaran Dewan Eksekutif juga diisi oleh tokoh-tokoh dekat Trump dan pejabat tinggi AS, antara lain menantunya Jared Kushner, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, serta Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff.
Sejumlah pemimpin dunia dilaporkan telah menerima undangan resmi untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian. Di antaranya Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Argentina Javier Milei, Presiden Paraguay Santiago Peña, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, serta Perdana Menteri Kanada Mark Carney.
Selain itu, pemimpin Prancis, Jerman, dan Australia juga disebut telah diundang, meski hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari pihak terkait.
