Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) meluncurkan Peta Jalan dan Panduan Aksi Ekosistem Karbon Biru Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB COP30 di Belem, Brasil.
Tujuan dari peluncuran Panduan Aksi Ekosistem Karbon Biru adalah untuk mempertegas integrasi ekosistem pesisir dan laut dalam Second Nationally Determined Contribution (SNDC) Indonesia, yang menjadi dasar komitmen mitigasi dan adaptasi perubahan iklim baru negara.
Peta Jalan merupakan dokumen implementasi strategis untuk mewujudkan salah satu pilar utama komitmen iklim yang terkandung di dalam SNDC.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan penyelarasan antara aksi darat dan laut kini menjadi tulang punggung strategi iklim Indonesia.
Melalui penguatan ilmu pengetahuan, kebijakan strategis, dan kerja sama internasional, Indonesia ingin memastikan bahwa kontribusi karbon biru dapat terintegrasi secara utuh dalam sistem nilai ekonomi karbon dan pasar karbon nasional,”
ujar Hanif seperti dikutip dari keterangan resmi, Selasa (18/11/2025).
Hanif menambahkan karbon biru itu mencakup mangrove, padang lamun, dan rawa asin pasang surut. Integritas itu, menandai langkah Indonesia dalam upaya pengurangan emisi dan peningkatan ketahanan iklim, serta memperkuat kerangka Nilai Ekonomi Karbon yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025.
Nantinya, dokumen tersebut akan Dokumen ini bakal menjadi pedoman utama pelaksanaan karbon biru berintegritas tinggi, sekaligus menguatkan penyelarasan kebijakan dengan kerangka FOLU Net Sink 2030 dan SNDC.
Peluncuran dokumen tersebut di COP30 menegaskan komitmen kami untuk memimpin melalui aksi nyata dan kolaborasi global, sebab Indonesia memiliki ekosistem karbon biru terbesar di dunia,”
tambahnya.
Sementara itu, Menteri Kelautan Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan peta jalan tersebut merupakan aset iklim yang berharga dan menjadi komponen penting arsitektur iklim nasional.
Peta Jalan ini bukan hanya panduan kebijakan, tapi kerangka aksi yang menghubungkan sains, kebijakan, dan pendanaan untuk memastikan kualitas dan integritas ekosistem karbon biru dalam sistem nilai ekonomi karbon nasional,”
katanya
Sakti Wahyu menambahkan penyatuan pandangan terhadap ketiga ekosistem karbon biru dalam satu sistem pesisir-laut diharapkan membuka manfaat lebih luas, termasuk perlindungan keanekaragaman hayati, ketahanan pesisir, keamanan pangan biru, dan penciptaan peluang ekonomi berkelanjutan.
Korelasi antara Peta Jalan dan Panduan Aksi Ekosistem Karbon Biru Indonesia dengan SNDC adalah langsung dan eksplisit,”
tandasnya.
