Penobatan Presiden kedua RI, Soeharto, sebagai pahlawan nasional menjadi sorotan publik. Banyak pihak mempertanyakan dasar dan kriteria apa yang digunakan pemerintah dalam menetapkan seorang tokoh menjadi pahlawan nasional.
Sejarawan Andi Achdian, memberikan penjelasan mengenai mekanisme dan kriteria resmi yang berlaku. Menurut Andi, penetapan gelar pahlawan nasional tidak dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, melainkan melalui kajian Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP). Tim ini memiliki tugas memberikan rekomendasi kepada Menteri Sosial apakah seorang tokoh layak menerima gelar pahlawan atau tidak.
Ada tim khusus TP2GP yang merekomendasikan ke Menteri Sosial. Saya pernah ada di tim itu beberapa waktu lalu. Tugas tim memberikan usulan dan rekomendasi, apakah seseorang direkomendasikan sebagai pahlawan atau tidak,”
jelas Andi kepada owrite baru-baru ini.
Bahwa dalam mekanisme resmi, sambungnya, ada dua kategori besar kriteria yang digunakan dalam menilai seorang tokoh, yakni kriteria umum dan kriteria khusus. Kriteria umum ini sudah masuk dalam Peraturan Kementerian Sosiala, seperti berkelakuan baik dan tidak berkhianat.
Kriteria khusus terkait dengan peran seseorang yang dianggap luar biasa. Lebih dari tugasnya sehingga seseorang bisa dinilai sebagai seorang pahlawan,”
ucapnya.
Meski mekanismenya begitu jelas, Andi mengaku tidak mengetahui persis apa yang menjadi argumentasi tim dalam usulan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Ia menegaskan bahwa informasi mengenai kajian tim tidak pernah dipublikasikan secara terbuka.
Saya nggak tahu persisnya seperti apa yang diberikan tim karena informasi itu nggak keluar jelas. Setahu saya, tidak pernah lahir rekomendasi dari timnya. Tapi dibawa oleh Menteri Sosial ke Dewan Gelar,”
pungkasnya.
