Audiensi ke-2 Komisi Percepatan Reformasi Polri tidak berjalan mulus saat Refly Harun, Roy Suryo, Tifauziah Tyassuma dan Rismon Sianipar memilih walk out saat diundang di PTIK Polri, Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2025).
Kedatangan mereka sejatinya membahas dugaan kriminalisasi tudingan ijazah S1 palsu Presiden ke-7 Joko Widodo.
Menurut mereka, diskusi tidak adil hanya mempermasalahkan status Roy Suryo Cs yang merupakan tersangka tidak diperbolehkan menyampaikan pendapat.
Refly Harun menceritakan dirinya berinisiatif menghubungi ketua Komisi Jimmly Asshiddiqie. Refly hadir beserta rombongan Roy Suryo Cs sesuai jadwal.
Beberapa hari jelang diskusi, ada beberapa nama yang dicoret dari daftar hadir, mereka yakni Roy Suryo, Tifauziah Tyassuma, dan Rismon Sianipar.
Relfy Harun kukuh untuk tetap hadir dan mengajak rekan-rekannya. Menurutnya forum tersebut merupakan pertemuan terbuka dan sah-sah saja membahas kasus yang menjerat mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dan yang lainnya.
Di PTIK, Roy Suryo Tifauziah Tyassuma, dan Rismon Sianipar dihadapkan dengan dua pilihan. Tetap berada di forum sambil membisu atau keluar.
Rupanya mereka memilih keluar. Mayoritas ya,memilih keluar. Karena mereka memilih keluar, kita sebelum masuk sudah solidaritas. Kalau RRT keluar, kita juga keluar,”
kata Refly Harun kepada wartawan di PTIK, Rabu (19/11/2025).
Tadinya juga hadir Edy Mulaydi yang ingin membahas kasusnya ‘tempat jin buang anak’, lalu Said Didu dengan bahasannya pagar laut, Aziz Yanuar soal kasus pembunuhan enam laskar Front Pembela Islam (FPI) di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek, dan Habib Rizieq juga putusan untuk keluar.
Ada beberapa yang tetap bertahan, terutama yang forum purnawirawan TNI. Sama ada teman civil society. Kira-kira dua komponen yang bertahan. Ada Habib Marathi juga tadi keluar. Jadi mayoritas keluar dengan temanya masing-masing,”
ujar dia.
Disaat yang bersamaan, Roy Suryo menilai forum itu menjadi tidak adil. Dia menyinggung dasar apa seorang tersangka dilarang berbicara di forum publik. Padahal di forum itu juga hadir Wamenko Imipas, Otto Hasibuan.
Jadi kami keluar itu karena WO ya kami walk out, kami memutuskan bahwa kami keluar. Kami diberi kesempatan untuk duduk di dalam. Tapi ya kami menyatakan kami bersikap kami keluar,”
tegas dia.
Rismon menilai adanya Otto ikut terlibat dalam Komisi Percepatan Reformasi Polri seakan berat sebelah. Semestinya, kata dia forum itu membuka ruang bagi kedua sisi, bukan hanya mendengar satu versi saja.
Kenapa kalau kami bawa ini kasus kriminalisasi terhadap kami, akademisi, peneliti, dan aktivis, di situ ada juga Profesor Otto Hasibuan yang dari kantor pengacaranya mendampingi atau menjadi PH dari pelapor, Joko Widodo ya. Jadi itu tidak fair,”
tandas Rismon.
