Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, menyatakan ambisinya menjadikan Jawa Tengah (Jateng) sebagai ‘kandang gajah’.
Pernyataan itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Jawa Tengah yang digelar di Kota Solo, Kamis, 8 Januari 2026.
Pernyataan tersebut menandai langkah awal PSI dalam memperkuat basis politiknya di wilayah yang selama ini dikenal sebagai lumbung suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Meski Pemilu 2029 masih terhitung lama, namun PSI mulai menggerakkan struktur partai di daerah demi mewujudkan ambisinya. Kaesang menargetkan partai berlambang gajah itu mampu meraih 17 kursi DPRD Provinsi Jawa Tengah pada pemilu mendatang.
Saat ini, PSI tercatat memiliki 12 anggota DPRD di Jawa Tengah. Namun, Kaesang menilai capaian tersebut masih belum mencerminkan potensi sesungguhnya partai.
Solo Jadi Modal Percaya Diri
Kaesang menyoroti perkembangan signifikan PSI di Kota Solo. Pada Pemilu 2019, PSI hanya mampu mengamankan satu kursi DPRD di kota tersebut.
Namun pada Pemilu 2024, perolehan suara PSI melonjak hingga meraih lima kursi DPRD Kota Solo. Bahkan, PSI berhasil menempatkan kadernya sebagai pimpinan DPRD Kota Solo serta memiliki Wakil Wali Kota Solo.
Jawa Tengah ini kandang gajah. PSI hadir untuk masyarakat Jawa Tengah. Tolong bantu kami bekerja dan bergerak bersama menuju Pemilu 2029,”
kata Kaesang.
Dominasi ‘Kandang Banteng’
Merujuk pada dominasi PDI Perjuangan (PDIP) dalam berbagai pemilu, baik legislatif maupun eksekutif, selama ini Jawa Tengah identik dengan julukan ‘kandang banteng’.
Pernyataan Kaesang ternyata membuat kubu partai besutan Megawati Soekarnoputri bereaksi. Seolah tak terima, PDIP pun merespon. Melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, menganggap pernyataan Kaesang terlalu dini. PDIP sendiri, kata Hasto, saat ini masih fokus pada konsolidasi internal.
Pemilu masih panjang. Rakyat yang menentukan ya. Rakyat yang menentukan, yang punya kedaulatan,”
kata Hasto Kristiyanto dalam konferensi pers peringatan HUT PDIP KE-53 dan Rakernas I Tahun 2026 di Beach City International Stadium, Sabtu 10 Januari 2026.
Ditambahkannya, bahwa momentum peringatan HUT ke-53 PDIP dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi internal, penguatan ideologi partai, serta pembahasan berbagai isu strategis, termasuk penanganan bencana.
Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya PDIP menjaga kepercayaan publik menjelang kontestasi politik mendatang.
Ambisi Sah-sah Saja!
Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Kunto Adi, mengatakan sebagai sebuah ambisi politik, hal itu tentu sah-sah saja. Apalagi, modal kepercayaan diri tersebut diperoleh dari hasil Pilkada dan Pilpres sebelumnya.
Terlebih pada saat itu calon dari PDIP yang dijagokan kemudian kalah, termasuk di Jawa Tengah yang selama ini dikenal sebagai basis kuat PDIP dan Jokowi. Situasi ini dianggap wajar jika kemudian menumbuhkan rasa percaya diri yang besar, sehingga PSI merasa pantas mengumbar optimisme tersebut.
Namun jika ditanya siapa yang paling berpeluang menguasai Jawa Tengah di antara kedua partai itu, jawabannya tidak sesederhana itu. PDIP tentu bukan partai yang bisa diremehkan. Baru-baru ini saja, PDIP selesai menggelar pemilihan Ketua DPD, yang kini dijabat oleh Pak Dolfie dari Komisi XI DPR RI. Artinya, PDIP pasti akan melakukan perlawanan politik sekuat mungkin.
Masih ada sekitar empat tahun bagi PSI maupun PDIP untuk memperkuat basis politik mereka di Jawa Tengah. Dinamika politik dalam rentang waktu tersebut juga sangat sulit diprediksi, karena dalam empat tahun bisa terjadi banyak perubahan,”
ujar Kunto Adi kepada owrite.id.
Jika pertarungan dilakukan saat ini, sangat mungkin PSI memiliki peluang, setidaknya untuk menyaingi atau bahkan mengalahkan PDIP di Jawa Tengah. Namun, perlu diingat bahwa perilaku pemilih memiliki “dua logika” yang berbeda.
Cara memilih dalam pemilihan eksekutif tidak selalu sama dengan cara memilih dalam pemilihan legislatif. Karena itu, indikator kemenangan di pemilihan eksekutif belum tentu berlaku di pemilihan legislatif,”
tutur Kunto Adi.
Dengan demikian, kedua partai sebenarnya masih sama-sama memiliki peluang. Terlebih lagi, faktor politik uang juga tidak bisa diabaikan. Jawa Tengah dikenal sebagai salah satu provinsi dengan praktik politik uang yang cukup masif. Pada akhirnya, ini menjadi soal seberapa kuat dukungan finansial atau “bohir” masing-masing pihak.
Senada dengan Kunto Adi, Pengamat Politik sekaligus dosen Universitas Diponegoro, Nur Hidayat Sardini, juga mengatakan Ambisi dalam politik tentu boleh saja, begitu pula dengan rasa percaya diri.
Jargon kampanye memang selalu digaungkan oleh mereka yang memiliki ambisi untuk memenangkan pertarungan, termasuk pertarungan dalam konteks kandidasi guna memperoleh posisi politik yang diinginkan.
Saya membaca bahwa apa yang disampaikan Ketua PSI dalam sebuah forum internal partai pada dasarnya merupakan upaya membangun keyakinan baik ke dalam maupun ke luar, agar target politik yang diinginkan dapat tercapai,”
ujar pria yang biasa dipanggil NHS kepada owrite.id.
Pada prinsipnya, keberhasilan dalam politik selalu ditentukan oleh dua faktor utama. Pertama, faktor objektif, kedua faktor subjektif. Faktor objektif adalah segala hal yang menjadi daya dukung nyata bagi kemenangan pihak yang mengklaim mampu memenangkan pertarungan politik.
Dalam konteks ini, wajar jika Kaesang menempuh strategi seperti itu, karena boleh jadi ada alasan-alasan tertentu yang membuat mereka merasa percaya diri.
Faktor objektif tersebut bisa saja berasal dari masuknya sebagian pihak, yang sebelumnya berseberangan ke dalam lingkar pengaruhnya. Bisa juga karena adanya hubungan sosiologis maupun historis dengan Jawa Tengah.
Kita tahu bahwa ayahnya pernah menjabat sebagai Wali Kota Solo, dan Solo merupakan salah satu simpul penting dalam konstelasi biografis, demografis, dan politik Jawa Tengah. Namun bagi Kaesang sendiri, secara faktual belum ada pembuktian yang menunjukkan keberhasilannya dalam memenangkan pertarungan politik di Jawa Tengah,”
ujar NHS.
Lebih lanjut NHS menambahkan, Kaesang juga belum pernah menunjukkan capaian konkret dalam konteks tersebut. Selain itu yang juga masih perlu ingat adalah, bahwa sebelumnya Kaesang sempat disebut-sebut akan maju dalam beberapa kontestasi, tidak hanya di Jawa Tengah, tetapi juga di daerah lain seperti Depok. Pada saat itu, ketika dirinya dan keluarganya masih memiliki kedekatan politik dengan Jokowi dan PDIP, rencana tersebut pada akhirnya tidak terwujud.
Karena itu, dapat dikatakan bahwa saat ini Kaesang masih berada dalam fase mencari langkah politik yang dapat mengaitkan ambisi dan obsesinya. Sekali lagi, hingga kini belum ada fakta atau bukti empiris, bahwa Kaesang memiliki rekam jejak keberhasilan dalam memenangkan pertarungan politik di Jawa Tengah, selain sebatas wacana dan rencana yang kerap disebutkan.
Di sisi lain, PDIP memiliki rekam jejak yang jauh lebih kuat. Jika kita menengok sejarah sejak Pemilu 1999, PDIP secara konsisten membuktikan dominasinya. Baik dalam pemilihan legislatif maupun eksekutif, PDIP berkali-kali memenangkan kontestasi, termasuk di hampir seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah.
Sejak Indonesia menerapkan demokrasi elektoral yang lebih terbuka dan kompetitif pada 1999 hingga setidaknya 2020, PDIP tetap menjadi kekuatan politik dominan di Jawa Tengah. Fakta inilah yang membuat posisi PDIP tidak bisa dipandang enteng dalam setiap perbincangan mengenai perebutan kekuasaan politik di provinsi tersebut.
Peran Jokowi dalam Pemilu 2029
Dalam keadaan seperti ini, banyak yang menilai adanya peran dari mantan Presiden RI ketujuh Joko Widodo menjadi sangat penting. Terlebih Jokowi pernah menjadi salah satu bagian penting kesuksesan PDIP dalam beberapa Pemilu belakangan, meskipun saat ini Jokowi lebih pro kepada PSI.
Terkait pengaruh Presiden Jokowi dalam kontestasi antara dua partai ini, jawabannya juga belum pasti. Dengan asumsi Jokowi masih sehat dan tetap memiliki panggung di pemberitaan serta politik nasional, pengaruhnya tentu masih signifikan,”
ujar Kunto Adi.
Di sisi lain, jika Ibu Megawati Soekarnoputri juga tetap sehat hingga empat tahun ke depan, pengaruhnya sebagai trah Soekarno juga masih sangat kuat, terutama di Jawa Tengah,”
tambahnya.
Perlu diingat, figur Soekarno memiliki daya tarik yang sangat besar di Jawa Tengah, baik sebagai figur historis maupun simbol politik. Bahkan, kemenangan Jokowi di wilayah ini pada masa lalu juga tidak lepas dari kuatnya pengaruh Soekarnoisme.
Karena itu, menarik untuk melihat apakah figur Jokowi jika benar-benar dipisahkan dari basis Soekarnoisme, masih mampu mendongkrak elektabilitas secara mandiri. Pasti ada pengaruh, tetapi seberapa besar dampaknya masih perlu diuji.
Saat ini, Jokowi memang tampak mulai mundur secara perlahan dari panggung politik. Namun, tidak menutup kemungkinan ia kembali muncul menjelang pemilu. Semua faktor ini harus dipertimbangkan secara matang dalam membuat prediksi politik, khususnya prediksi elektoral,”
tutur Kunto Adi.
Lebih lanjut, menurut NHS Pemilu dan Pilkada 2024 bisa dikatakan menjadi cerita yang kurang baik bagi PDIP. Hal ini terutama karena calon yang mereka usung gagal dalam Pemilu Presiden. Meski demikian, pada Pemilu Legislatif, PDIP masih menjadi partai mayoritas, baik di tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun di hampir seluruh kabupaten dan kota di wilayah tersebut.
Namun, situasinya berbeda dalam Pilkada Jawa Tengah 2024. Kandidat yang diusung PDIP harus menelan kekalahan dari persekutuan politik antara Partai Gerindra, Presiden Jokowi, serta dukungan Koalisi Indonesia Maju.
Pemilih di Jawa Tengah tergolong dinamis dan cukup rentan terhadap perubahan pilihan politik. Hal itu bisa dilihat contohnya pada Pemilu 1999 dan 2004. Pada dua pemilu legislatif tersebut, PDI Perjuangan keluar sebagai pemenang. Namun, dalam Pemilu Presiden 2004 hingga 2009, justru Susilo Bambang Yudhoyono yang memenangkan kontestasi.
Perubahan itu baru kembali terjadi pada 2014, ketika Jokowi yang diusung oleh PDIP memenangkan pemilihan presiden,”
ujar NHS.
Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa dinamika politik di Jawa Tengah tidak pernah bersifat statis. Kemenangan di tingkat legislatif tidak selalu berbanding lurus dengan kemenangan di tingkat eksekutif, baik di level nasional maupun daerah. Fenomena ini sudah terlihat sejak Pemilu 2004 dan 2009.
Dalam konteks Pilkada, kekalahan PDIP pada 2024 juga tergolong baru. Untuk pertama kalinya, pasangan calon yang diusung PDIP dalam hal ini Andika dan Dedi, gagal memenangkan kontestasi di Jawa Tengah.
NHS menilai, PDIP tidak memiliki strategi yang cukup tajam dan terencana untuk memenangkan pertarungan tersebut. Meski berstatus sebagai partai pemenang, PDIP justru tidak menunjukkan mental juara.
Yang saya maksud dengan mental juara adalah kemampuan untuk mendikte arah pertarungan politik, membaca situasi secara presisi, serta mengantisipasi langkah lawan. Dalam Pilkada Jawa Tengah 2024, kemampuan itu tampak tidak dimaksimalkan oleh PDIP,”
tambahnya.
Perbandingan Perolehan Suara
Jika melihat hasil pemilu sebelumnya, PDIP masih unggul jauh dibanding PSI di Jawa Tengah. Pada Pemilu 2019, PDIP meraih sekitar 5.769.663 suara di Jawa Tengah dan mengamankan 26 kursi DPR RI. Sementara, PSI hanya memperoleh 249.806 suara dan gagal melampaui ambang batas parlemen.
Pada Pemilu 2024, suara PDIP di Jawa Tengah mencapai 5.270.261 suara dan mengantarkan 23 wakil ke DPR RI. PSI kembali tidak lolos parlemen dengan perolehan 477.883 suara.
Peta Kekuatan DPRD
Di tingkat DPRD Provinsi pada Pemilu 2019, PDIP meraih sekitar 32,53 persen suara, dan menguasai 42 kursi. PSI hanya memperoleh sekitar 1,11 persen suara, dan tidak mendapatkan kursi.
Sementara pada Pemilu 2024, PDIP memperoleh 5.270.261 suara dan meraih 33 kursi DPRD Provinsi. PSI meraih 478.063 suara dan berhasil mendapatkan 2 kursi.
Persaingan di Kabupaten dan Kota
Di DPRD Kota Semarang pada Pemilu 2019, PDIP meraih 35,55 persen suara dan mengamankan 19 kursi, sementara PSI memperoleh 4,44 persen suara dengan 2 kursi. Pada Pemilu 2024, PDIP mengoleksi 264.550 suara dan PSI 62.259 suara, masing-masing setara dengan 14 kursi dan 5 kursi.
Sementara di DPRD Kota Surakarta, PDIP mendominasi Pemilu 2019 dengan 55,15 persen suara dan 30 kursi, sementara PSI hanya meraih 1 kursi. Pada Pemilu 2024, PDIP memperoleh 143.433 suara dan PSI 39.582 suara, yang menghasilkan 20 kursi untuk PDIP dan 5 kursi untuk PSI.
