Pemerintah Bulgaria Tumbang Usai Krisis Politik, PM Zhelyazkov Resmi Mundur

Krisis politik melanda Bulgaria setelah Perdana Menteri Rosen Zhelyazkov mengumumkan pengunduran diri pemerintah pada Kamis 12 Desember 2025. Keputusan tersebut diambil menyusul aksi demonstrasi besar-besaran yang berlangsung berminggu-minggu di berbagai kota.

Pengumuman ini datang tepat sebelum kabinet menghadapi mosi tidak percaya keenam sejak mereka mulai menjabat pada Januari 2025.

Meski koalisi pemerintah masih memiliki peluang memenangkan mosi tidak percaya, Zhelyazkov menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan tidak hanya bergantung pada angka di parlemen.

Kami yakin dukungan parlemen masih ada. Namun bagi kami, keputusan Majelis Nasional hanya bermakna jika benar-benar mencerminkan kehendak rakyat,”

ujar Zhelyazkov, dikutip dari Politico.

Secara prosedural, pengunduran diri kabinet masih harus disahkan melalui pemungutan suara formal dalam sidang pleno parlemen berikutnya.

Presiden Siap Bentuk Pemerintahan Baru

Dengan mundurnya kabinet, Presiden Bulgaria Rumen Radev akan memulai tahapan konstitusional berikutnya. Ia akan mengundang partai-partai di parlemen untuk mencoba membentuk pemerintahan baru.

Jika upaya tersebut gagal, Radev berwenang menunjuk kabinet sementara yang akan memimpin Bulgaria hingga pemilihan umum berikutnya digelar.

Gelombang demonstrasi yang memicu runtuhnya pemerintahan ini bermula pada November 2025, dipicu oleh rancangan anggaran kontroversial. Anggaran tersebut menaikkan pajak sektor swasta, sementara belanja negara justru ditingkatkan.

Namun, isu anggaran hanyalah pemantik awal. Ketidakpuasan publik berkembang menjadi gerakan nasional yang menuntut reformasi, transparansi, dan kepemimpinan baru. Zhelyazkov mengakui bahwa protes datang dari berbagai lapisan masyarakat, lintas usia dan latar belakang etnis.

Kami mendengar suara rakyat. Kaum muda, orang tua, hingga kelompok minoritas menyuarakan hal yang sama: perubahan. Energi sipil ini kami hormati dan dukung,”

tegasnya.

Isu Euro Tambah Kompleksitas Politik

Situasi politik Bulgaria semakin rumit karena negara ini bersiap mengadopsi euro pada 1 Januari mendatang. Sekitar 50 persen warga Bulgaria masih ragu, terutama karena kekhawatiran inflasi dan meningkatnya biaya hidup.

Selain itu, pemerintah Bulgaria menyoroti kampanye disinformasi dari Rusia yang dinilai bertujuan melemahkan dukungan publik terhadap mata uang tunggal Eropa.

Pengunduran diri kabinet Zhelyazkov menambah daftar panjang ketidakstabilan politik di Bulgaria. Sejak 2020, negara Balkan ini telah menggelar tujuh pemilu cepat, mencerminkan rapuhnya konsensus politik nasional.

Kini, publik menanti apakah pemerintahan baru mampu menjawab tuntutan rakyat atau Bulgaria kembali menuju pemilu dini.