Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendeteksi 40 perusahaan baja dan bahan bangunan yang mengemplang pajak dengan cara tidak membayar pajak pertambahan nilai (PPN). Perusahaan nakal itu berasal dari China dan Indonesia.
Purbaya mengatakan, dari total 40 perusahaan nakal itu, dua diantaranya akan disidak olehnya dalam waktu dekat.
Yang baja itu yang terdeteksi ada 40 perusahaan, yang dua besar akan kita sidak dalam waktu singkat. Campur-campur (perusahaannya) ada yang dari China, ada yang dari Indonesia juga,”
ujar Purbaya usai menghadiri acara Semangat Awal Tahun 2026, Rabu, 14 Januari 2026.
Saat ditanya, mengapa penggelapan PPN tersebut baru terdeteksi baru-baru ini. Purbaya mengatakan, hal tersebut juga masih menjadi teka-teki, ia mencurigai ada pegawainya yang terlibat.
Nah itu teka-teki saya juga, harusnya kan kalau perusahaan besar kan gampang ngeliatnya, berarti orang saya ada yang terlibat nanti kita liat ya,”
katanya.
Sebelumnya, Purbaya mengungkapkan ada perusahaan baja dan bahan bangunan asal China yang beroperasi di Indonesia tidak membayar PPN. Padahal potensi pendapatan satu perusahaan baja mencapai Rp4 triliun.
Saya tahu baja dan bahan bangunan, pengusahanya dari China punya perusahaan di sini orang China semua nggak bisa bahasa Indonesia, jual langsung ke klien cash basis nggak bayar PPN. Saya rugi banyak itu, nanti kita tindak dengan cepat,”
ujar Purbaya.
Purbaya mengaku heran dengan keberadaan perusahaan asing berskala besar, namun tidak ada pengawasan ketat dari aparat pajak. Bahkan kata Purbaya, perusahaan China ini diketahui melakukan pembelian Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk memalsukan jumlah karyawannya.
Nama-namanya mungkin mereka beli KTP, tapi dia nggak bayar PPN. Tadinya mau digerebek, tapi nanti kita lihat saat yang pas,”
imbuhnya.
