Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatria Suryo Sulisto menyatakan dukungan terhadap rencana PT Pelindo (Persero) dalam mengembangkan aktivitas alih muat (transhipment) berskala besar di kawasan strategis Selat Malaka.
Menurutnya, Komisi VI siap memberikan dukungan politik dan regulasi guna merealisasikan kebutuhan strategis tersebut.
Kita tahu bersama, saat ini transhipment di jalur perdagangan dunia tersebut masih didominasi negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia,”
kata Adisatria saat Kunjungan Kerja Komisi VI di PT Pelindo Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis 12 Februari 2026.
Dalam pembahasan kunjungan kerja tersebut, wilayah Dumai disebut sebagai salah satu kandidat lokasi pengembangan fasilitas transhipment nasional.
Kawasan ini dinilai memiliki keunggulan dari sisi geografis dan kedalaman perairan.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menilai potensi tersebut dapat dimaksimalkan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai logistik global.
Jika kita lihat secara geografis dan kedalaman perairan, kawasan tersebut dinilai memiliki peluang untuk bersaing dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai logistik global,”
ungkapnya.
Keberadaan fasilitas alih muat di titik strategis seperti Selat Malaka diyakini mampu meningkatkan konektivitas perdagangan internasional sekaligus memperkuat daya saing sektor kepelabuhanan nasional.
Komisi VI DPR juga mengapresiasi peningkatan kinerja operasional Pelindo setelah penggabungan Pelindo I, II, III, dan IV menjadi satu entitas.
Langkah konsolidasi tersebut dinilai berdampak positif terhadap efisiensi layanan pelabuhan.
Efisiensi pelayanan kapal di pelabuhan kini semakin meningkat, yang ditandai dengan berkurangnya waktu tunggu kapal untuk bersandar. Kondisi ini tentu berdampak positif terhadap efisiensi logistik nasional dan mempercepat pergerakan arus barang di dalam negeri,”
terang Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Perbaikan tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Arus Logistik Barat-Timur
Meski demikian, Adisatria menyoroti sejumlah tantangan struktural, terutama ketimpangan arus kargo antara Indonesia Barat dan Timur.
Konsentrasi industri dan populasi di Pulau Jawa menyebabkan arus pengiriman barang lebih dominan dari Jawa ke luar daerah.
Sebaliknya, muatan balik dari wilayah timur sering kali tidak optimal, sehingga memicu inefisiensi biaya logistik nasional.
Menurut saya ini dibutuhkan perencanaan pelabuhan yang terintegrasi dengan kebijakan pemerataan industri dan pembangunan ekonomi. Kami menilai pengembangan kawasan industri harus sejalan dengan penyediaan fasilitas pelabuhan yang memadai agar konektivitas logistik dapat berjalan efektif. Dalam praktiknya, Pelindo juga harus berkoordinasi dengan banyak kementerian dan lembaga, sehingga dukungan lintas sektor menjadi faktor penting dalam mempercepat pengambilan keputusan,”
paparnya.
Komisi VI menegaskan bahwa pengembangan transhipment di Selat Malaka tidak hanya memerlukan dukungan infrastruktur, tetapi juga kebijakan lintas kementerian yang terintegrasi.
Dengan sinergi tersebut, proyek strategis ini diharapkan mampu menekan biaya logistik, meningkatkan daya saing ekspor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Penguatan peran Pelindo di jalur perdagangan internasional dinilai sebagai langkah penting agar Indonesia tidak sekadar menjadi pasar, melainkan pemain utama dalam sistem logistik global.
