Gendang Pemilu 2029 ditabuh terlalu dini. Belum genap dua tahun masa pemerintahan, koalisi partai pendukung pemerintah mulai satu suara menyuarakan narasi “Prabowo Dua Periode”.
Namun di tengah riuh dukungan untuk Prabowo, terselip keheningan yang janggal: nama Gibran Rakabuming Raka tak lagi disebut dalam paket masa depan.
Manuver ini dinilai bukan sekadar apresiasi kinerja, melainkan sinyal “lampu kuning” bagi kelanggengan karier politik putra sulung Joko Widodo (Jokowi) tersebut.
Dukungan mulai mencuat. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, berkata partainya siap kembali mendukung Prabowo untuk “perang” dalam Pemilu tiga tahun mendatang. Dukungan merujuk pada kepuasan partainya terhadap kinerja pemerintahan Prabowo.
Kami, intinya puas dengan pemerintahan Pak Prabowo dan kompak minimal dua periode,”
kata dia.
Tapi narasi kontras pun ia lontarkan perihal kemungkinan dukungan serupa diberikan kepada Gibran sebagai calon wakil presiden.
Belum dibahas,”
ucap dia ketika ditanya mengenai cawapres selanjutnya pendamping Prabowo.
Partai Golkar, melalui Ketua Umum-nya, Bahlil Lahadalia, turut mendukung Prabowo dalam kontestasi politik lima tahunan itu. Ia bilang,
Pak Prabowo adalah kader Golkar, alumni Golkar. Kalau sudah ada yang terbaik, buat apa cari yang lain?”
ujar dia.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Sugiono mengapresiasi atas dukungan isu ini. Ia berujar alasan dukungan lahir dari kesamaan cita-cita dan visi dalam pemerintahan Prabowo.
Lagi, partai tersebut belum membahas siapa sosok yang patut menemani Prabowo di masa depan. Artinya, belum tentu Gibran kembali dirangkul olehnya sang mantan Jenderal Kopassus itu.
Merujuk Rilis Temuan Survei Nasional yang diterbitkan pada 8 Februari 2026 oleh Indikator Politik Indonesia, mayoritas warga cukup puas (66,9 persen) atau sangat puas (13 persen) terhadap kinerja Presiden Prabowo (total 79,9 persen); yang menilai cukup/sangat puas terutama dalam memberantas korupsi, memberi bantuan,tegas/berwibawa/berani, dan karena program Makan Bergizi Gratis MBG).
Angka 79,9 persen inilah yang menjadi rujukan utama tingginya kepuasan publik terhadap pemerintahan saat ini. Namun, survei tersebut tidak serta-merta “menyelamatkan” Gibran.
Elite-elite partai seolah menjadikan temuan ini sebagai legitimasi moral untuk melanggengkan kekuasaan Prabowo, sekaligus menjadi argumen pragmatis bahwa “rakyat masih menghendaki”.
Keringkihan
Meski pemerintahan baru berjalan satu setengah tahun, kondisi ini sebagai fenomena politik yang rasional namun “mematikan” bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Peneliti Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Firman Noor, menganalisis bahwa manuver dini partai-partai bukan sekadar upaya mencari aman agar tidak di-reshuffle, melainkan sinyal dimulainya kompetisi perebutan kursi RI-2 untuk Pemilu 2029, menggantikan Gibran yang dianggap kehilangan daya tawar politiknya.
Partai politik pun realistis melihat kekuatan Prabowo yang kini telah terkonsolidasi sebagai strong incumbent. Berbeda dengan awal masa jabatan yang masih dibayangi pengaruh Joko Widodo (Jokowi), tahun 2026 ini Prabowo memegang kendali penuh atas instrumen negara.
Punya hitung-hitungan politik canggih sudah tahulah bahwa enggak ada yang bisa menandingi Prabowo. Incumbent dengan dukungan birokrasi yang kuat, kepolisian yang sebentar lagi akan diraih, tentara yang solid di belakang, dan pengusaha yang sudah beralih,”
kata Firman kepada owrite.
Para pebisnis dan partai politik tidak lagi memiliki alasan untuk setia pada kekuatan lama (Jokowi) yang kini tak memegang kekuasaan. Pasti dengan karakteristik bisnis, mereka bakal mencari yang lebih menguntungkan.
Potensi wapres anyar tergolong besar, lantaran wapres sekarang dukungan politiknya—serta dari bapaknya—semakin melemah. Jadi potensi ke terjadinya pergantian posisi wapres pun menguat.
Saya kira dengan karakter partai-partai yang sudah lelah untuk menjadi oposisi, apalagi bertarung dalam Pilpres yang sangat mahal, tentu tidak ada kandidat yang bisa menandingi dia (Prabowo). Kecuali memang ada satu partai yang betul-betul idealis, punya segudang alasan untuk melawan Prabowo, misalnya,”
jelas Firman.
Salah satu poin krusial lainnya yakni status Gibran sebagai figur non-partisan, ia tak berpartai. Tanpa kendaraan politik dan tanpa perlindungan kekuasaan ayahnya, Gibran kini berada di posisi yang sangat rentan. Firman berpendapat, partai-partai mapan enggan menampung Gibran karena citra negatif yang melekat padanya.
Partai-partai establish tidak melihat dia (Gibran) sebagai suatu hal yang menguntungkan, malah bahkan bisa menjadi beban karena citra dia yang tidak smart, KKN, ‘anak haram’ konstitusi, dan lain-lain. Partai tidak mau kecipratan citra buruk seperti itu,”
tegas Firman.
Nihil “kendaraan” jadi problematik buat Gibran, sebab dia bakal semakin ringkih karena sadar posisi bapaknya pun semakin ringkih.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan situasi Pilpres 2024, yaitu ketika partai membutuhkan Gibran karena Jokowi masih kuat, tapi sekarang berkebalikan.
Kala itu, Gibran sering dinarasikan sebagai representasi generasi muda yang tangguh dan berani di kancah politik tertinggi.
Ia diharapkan membawa angin segar, menjadi penggerak sosial-ekonomi, serta memperkuat partisipasi politik kaum muda. Tapi situasi ke depan belum tentu sama.
Menanggapi kekhawatiran bahwa ditinggalkannya Gibran akan mematikan regenerasi politik anak muda, Firman menepis anggapan tersebut. Baginya, Gibran bukanlah representasi meritokrasi kaum muda, melainkan produk privilese.
Siapa bilang Gibran mewakili anak muda? Anak muda plus bapaknya presiden. Anak muda yang betul-betul menghargai meritokrasi, rasional, kompetisi, tentu tidak akan menjadikan itu idola, bahkan dia (anak muda) mengatakan itu kemunduran,”
tutur Firman.
Kalangan muda, cepat atau lambat, bakal tetap terjadi. Apalagi muda-muda membutuhkan aktualisasi. Hanya saja pembedanya, ialah ada partai yang betul jor-joran di dalam memberikan kesempatan bagi kader mudanya untuk terjun.
Artinya, regenerasi politik bisa terus berjalan secara alamiah dalam partai-partai yang memiliki sistem kaderisasi baik, tanpa harus bergantung pada figur Gibran.
Firman melihat pola “pecah kongsi” antara Presiden dan Wakil Presiden adalah hal lumrah dalam politik Indonesia, dari level daerah hingga nasional.
Dengan posisi Prabowo yang semakin dominan, opsi untuk meninggalkan Gibran dan menggandeng mitra koalisi yang lebih strategis menjadi sangat terbuka.
