Pemerintah menyebut kondisi ekonomi nasional masih terkendali dan jauh dari ancaman krisis seperti 1998.
Namun di tengah klaim tersebut, tekanan ekonomi justru semakin terasa di masyarakat, mulai dari melemahnya rupiah hingga kenaikan harga kebutuhan pokok dan BBM non-subsidi.
Pengamat politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas, menilai narasi yang dibangun pemerintah cenderung meredam kepanikan, tetapi tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Ya, jadi sebenarnya kalau saya lihat ini pemerintah ini sedang buat situasi agar tidak terlalu panik terkait dengan situasi kondisi ekonomi saat ini,”
kata Fernando Emas kepada Owrite.id, Selasa, 26 Mei 2025.
Menurutnya, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar tidak bisa dipandang sebelah mata, apalagi dampaknya sudah dirasakan langsung oleh masyarakat.
Akibat dampak dari semakin melemah rupiah terhadap dolar, tetapi ini kan tidak bisa hanya sekedar klaim dari pemerintah. Bagaimana kita merasakan masalah di masyarakat ketika mereka menghadapi situasi yang makin berat,”
jelasnya.
Fernando menyoroti kenaikan harga kebutuhan pokok, sebagai bukti nyata tekanan ekonomi yang dirasakan publik.
Barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti beras mengalami kenai kan. Jadi klaim ini tidak di sertai dengan situasi yang dihadapi oleh masalah sehari-hari,”
tegasnya.
Ia menilai pernyataan pemerintah tidak sejalan dengan kondisi di lapangan, sehingga memicu keraguan publik.
Jadi ini hanya sekedar klaim yang realitanya tidak di rasakan oleh masyarakat, dan akhirnya masyarakat menjadi tidak yakin terhadap pemerintah kita,”
katanya.
Lebih jauh, ia menyebut masyarakat mulai mempertanyakan kejujuran pemerintah dalam menyampaikan kondisi ekonomi.
Pertama tadi saya bilang bahwa masyarakat merasakan ketidak-jujuran pemerintah. Jadi di mana mereka mengatakan bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar yang semakin malemah tidak berpengaruh terhadap perekonomian, masalahnya masyarakat berdampak atas hal itu,”
tuturnya.
Fernando juga menyinggung peran Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang dinilai perlu menunjukkan kebijakan konkret, bukan sekadar pernyataan.
Pertama, itu pak Purbaya tidak hanya sekedar omon-omon. Bagaimana kebijakan beliau terhadap perekonomian kita, Karena kalau kita lihat ekonomi kita, Presiden dan juga menterinya sama aja, hanya sekedar omon-omon,”
ujarnya.
Ia menegaskan, tanpa langkah nyata, kondisi ekonomi sulit membaik dan justru berpotensi memperburuk situasi politik nasional.
Terkait dengan kebijakan tersebut tidak ada yang mengara kepada perbaikan. Kalau memang mau segera Ekonomi baik harusnya presiden Prabowo minta tim ekonomi untuk mengambil kebijakan, supaya perekonomian kita ini semakin baik. Karena dengan tim ekonomi semakin baik, situasi politik juga akan baik,”
pungkasnya.
Di tengah perdebatan ini, jurang antara klaim pemerintah dan realitas masyarakat menjadi semakin terlihat, menjadikan isu ekonomi sebagai sorotan utama yang tak bisa lagi sekadar diredam dengan narasi optimisme.
