Aset Emas jadi Beban?
Munculnya gelombang dukungan dari partai-partai koalisi (Golkar, PAN, PKB) agar Prabowo menjabat dua periode, meski pemerintahan baru berjalan di tahun kedua, dinilai bukan sekadar manuver “cari aman”.
Pengamat Politik dari Citra Institute Efriza, berpendapat dukungan dua periode itu termasuk prematur.
Seharusnya pembicaraan soal kekuasaan itu muncul pada tahun keempat, jangan di tahun kedua. Pemerintahan ini sibuk menjaga kekuasaan untuk berlanjut, tapi mereka lupa bahwa visi dan misinya belum jalan, program kerjanya belum jalan,”
ucap Efriza kepada owrite.
Gibran dahulu merupakan “aset emas” saat Jokowi memegang instrumen kekuasaan, kini seolah telah berubah menjadi beban politik bagi Prabowo. Efriza menilai, ada tiga hal yang membuat “seleksi alam” masuk dalam situasi saat ini.
Satu, elite partai tidak suka dengan Jokowi yang merecoki pemerintahan dengan narasi menginginkan dua periode; dua, mereka tahu persepsi Gibran itu negatif (cacat etik dalam proses pemilihannya, ijazahnya kini dipermasalahkan); tiga, Gibran memang dikucilkan oleh pemerintah saat ini.
Indikasi pengucilan ini pun diketahu dari minimnya tugas strategis yang diberikan kepada Gibran.
Karena terlihat sekali Gibran dikucilkan. Pertama, karena tidak tergabung partai politik. Kedua, dia ditawarkan gabung partai tapi menolak. Ketiga, Gibran merasa besar kepala karena sudah hebat di Solo sebagai wali kota. Pertanyaan sederhana, apa yang sudah dilakukan oleh Gibran di tingkat nasional? Itu yang belum dilakukannya,”
urai Efriza.
Nasib selanjutnya, Efriza menduga Partai Gerindra cenderung tidak menginginkan Gibran lagi. Lantaran belajar dari sejarah, bahwa petahana punya kekuatan besar, sehingga mereka tidak mau mengajukan wakil yang berpotensi menjadi ‘matahari kembar’ atau rival di masa depan.
Menurutnya, Gibran harus banyak sowan dan mulai dekat dengan banyak ketua umum partai serta jangan memperlakukan mereka—walaupun sebagai kabinetnya atau pembantu presiden—tapi mereka tidak diposisikan dengan sangat santun.
Kesantunan Gibran itu yang kurang beradab dan pola Jokowi yang mau membesarkan PSI dengan mengambil orang-orang partai politik, itu yang tidak disukai oleh mereka dan diyakini mereka cenderung akan memilih menjaga jarak dengan Gibran,”
sambung Efriza.
Prabowo sangat berhati-hati agar tidak mengulangi sejarah dualisme kepemimpinan seperti era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla (JK). Oleh karena itu, membesarkan Gibran sama halnya dengan membesarkan potensi konflik.
Si Jenderal telah belajar, tidak mau ada lagi “matahari kembar”. Gibran ini kalau dibesarkan, ujar Efriza, nanti ujung-ujungnya malah merepotkan. Prabowo ingin mandiri dan tak direcoki “Geng Solo”, apalagi menjadi boneka dinasti Jokowi.
Selain isu Gibran, Efriza juga memperingatkan bahaya di balik obsesi dua periode yang muncul terlalu dini. Ia mencontohkan pola periode kedua SBY dan Jokowi yang justru dipenuhi skandal korupsi dan kemunduran demokrasi.
Periode kedua tidak menjamin masyarakat puas. Seringkali watak aslinya keluar dalam periode kedua. SBY terjebak (perkara) Hambalang dan Century, Jokowi terjebak (kasus) revisi UU KPK dan isu tiga periode,”
papar dia.
Jika tren ini berlanjut hingga 2029, Prabowo akan menjadi satu-satunya figur yang memiliki tiket, sehingga mematikan peluang munculnya penantang alternatif. Ini menunjukkan karakter pemerintahan Indonesia yang bisa memproses kemunduran demokrasi.
Kenapa? Karena kalau semua partai politik mendukung Prabowo dua periode, artinya Prabowo bisa menjadi calon presiden tunggal yang diajukan. Lawan politiknya juga akan sulit. Saya rasa ini suatu hal buruk bagi demokrasi,”
tegas dia.
Temporal
Akademisi menilai bahwa dua periode bagi Prabowo tidak menjamin Gibran kembali mendampinginya dalam Pilpres mendatang.
Dosen Ekonomi Politik Universitas Serang Raya Usep Saepul Ahyar berkata, dalam kalkulasi politik Indonesia yang sangat dinamis, paket pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak bersifat permanen.
Kalau bicara Prabowo dua periode, tentu secara aturan memungkinkan. Tapi dalam praktik politik Indonesia, itu tidak otomatis berarti pasangannya akan sama,”
kata Usep kepada owrite.
Koalisi di Indonesia itu cair, sangat tergantung pada kepentingan dan hitung-hitungan partai. Artinya partai-partai pendukung pemerintah selalu menghitung ulang keuntungan elektoral menjelang pemilu berikutnya.
Itu pragmatis. Jika Prabowo memutuskan untuk maju kembali, meja perundingan koalisi akan dibuka ulang dari nol, terutama terkait posisi wakil presiden.
Merujuk sikap partai-partai sejauh ini terlihat bahwa Gibran belum tentu dianggap sebagai pilihan final untuk periode kedua. Kalau Prabowo kembali maju, hampir pasti akan ada negosiasi ulang soal siapa yang paling menguntungkan secara elektoral dan bisa menjaga soliditas koalisi,”
jelas Usep.
Tantangan terbesar bagi Gibran ialah membuktikan kapasitas dirinya sendiri tanpa bergantung pada bayang-bayang ayahnya atau simbolisme politik tertentu. Masa depan politik Gibran sangat bergantung pada kinerjanya di sisa masa jabatan.
Itu sangat bergantung pada kinerja Gibran selama menjabat dan apakah ia benar-benar punya daya tarik politik yang kuat di mata partai-partai, bukan sekadar karena faktor kedekatan atau simbol tertentu,”
ujar Usep.
Pemimpin Segar
Suara kritis muncul dari elemen sipil. Ketua Umum Barisan Rakyat Nusantara (Baranusa), Adi Kurniawan, dengan tegas menyerukan agar Prabowo cukup menjalani satu periode kepemimpinan.
Pandangan ini bukan berdasar sentimen pribadi, melainkan sebuah evaluasi terbuka dan refleksi kritis atas kebutuhan bangsa, regenerasi kepemimpinan, serta kondisi ekonomi rakyat yang semakin berat.
Kritik terhadap presiden adalah tanggung jawab demokratis warga negara. Evaluasi satu periode bukan bentuk permusuhan, melainkan upaya menjaga arah negara tetap berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang membuka ruang kritik, bukan menutupnya,”
kata Adi kepada owrite.
Pada akhirnya, seruan “Prabowo cukup satu periode” adalah panggilan moral agar bangsa ini terus bergerak maju dengan kepemimpinan yang segar, responsif, dan benar-benar hadir menjawab kebutuhan rakyat.
Negara tidak boleh berjalan di tempat, sementara rakyat terus berjuang menghadapi tekanan ekonomi yang kian berat. Regenerasi kepemimpinan dan keberpihakan nyata pada kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama dalam menentukan masa depan Indonesia,”
tegas Adi.
Ada tiga pertimbangan Baranusa agar Prabowo tak perlu melanjutkan kedudukannya sebagai orang nomor wahid di Zamrud Khatulistiwa:
Satu, faktor usia menjadi pertimbangan penting dalam memimpin negara yang menghadapi tantangan kompleks dan cepat berubah. Indonesia membutuhkan pemimpin dengan stamina, energi, dan daya jelajah tinggi untuk menghadapi dinamika global serta problem domestik yang tidak ringan. Kepemimpinan nasional harus mampu bergerak cepat, responsif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Ini sesuatu yang menurut Adi perlu dipikirkan secara realistis demi keberlanjutan bangsa.
Dua, Indonesia tidak kekurangan kader muda yang mumpuni. Banyak generasi muda memiliki kapasitas, integritas, serta visi baru yang relevan dengan tantangan masa depan. Regenerasi kepemimpinan adalah keniscayaan dalam demokrasi.
Memberi ruang bagi pemimpin baru bukan berarti menafikan jasa pemimpin lama, melainkan memastikan estafet kepemimpinan berjalan sehat dan berkelanjutan,”
ujar Adi.
Tiga, kondisi ekonomi rakyat yang dinilai semakin sulit sejak pemerintahan saat ini berjalan. Beban hidup masyarakat dirasakan makin berat, sementara kebijakan pemerintah dianggap lebih menonjolkan program-program yang belum menjadi prioritas utama kebutuhan rakyat. Fokus utama negara seharusnya diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, penguatan layanan kesehatan, serta akses pendidikan yang terjangkau dan merata. Itu adalah tiga sektor penentu kualitas hidup rakyat.
