Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memaparkan hasil temuan dari pogram Cek Kesehatan Gratis (CKG) periode 2025–2026, bahwa ada indikasi masalah kesehatan jiwa pada hampir 10 persen anak di Indonesia.
Dari hasil temuan itu, sekitar 7 juta anak yang telah menjalani skrining, sebanyak 700.000 terdeteksi mengalami gejala kecemasan dan depresi dalam jumlah signifikan.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, sebanyak 4,4 persen atau sekitar 338 ribu anak menunjukkan gejala cemas (anxiety disorder). Sementara itu, 4,8 persen atau sekitar 363 ribu anak menunjukkan gejala depresi (depression disorder).
Ini menunjukkan masalah kesehatan jiwa itu besar sekali,”
ujar Budi dalam keterangannya.
Menkes menjelaskan, masalah kesehatan jiwa pada anak tidak hanya dipengaruhi faktor individu, tetapi juga lingkungan keluarga, pertemanan, serta pendidikan.
Yang perlu diperbaiki bukan hanya anaknya, tetapi juga pola asuh keluarga serta lingkungan belajar. Kita perlu mensosialisasikan life skill dan Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP). Semua orang pasti menghadapi tekanan, namun yang terpenting adalah bagaimana meresponsnya dengan baik,”
katanya.
Menurutnya, persoalan kesehatan mental pada anak perlu mendapat perhatian serius karena dapat berujung pada kematian akibat bunuh diri. Data Global School-Based Student Health Survey menunjukkan tren peningkatan anak yang mencoba bunuh diri, dari 3,9 persen pada 2015 menjadi 10,7 persen pada 2023.
Seperti belum lama ini Indonesia digemparkan oleh peristiwa tragis yang menimpa seorang anak berusia 10 tahun, siswa kelas IV Sekolah Dasar (SD) asal Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). Siswa tersebut diduga bunuh diri, dipicu karena adanya tekanan sosial ketidakmampuan orang tuanya membayar uang sekolah dan membeli perlengkapan sekolah, hingga membuatnya stres dan mengakhiri hidup.
Pantau Kondisi Psikologis Anak
Guru Besar Departemen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga (UNAIR), Prof Dr Bagong Suyanto Drs MSi, mengatakan peristiwa seperti ini seharusnya menjadi peringatan bagi masyarakat tentang pentingnya pemantauan kondisi psikologis anak-anak di lingkungan sekitar mereka.
Anak-anak yang tinggal di daerah terpencil seringkali kurang mendapatkan perhatian penuh terhadap aspek psikologis mereka, terutama di lingkungan pedesaan. Juga kurangnya akses terhadap layanan psikologis membuat anak-anak merasa terisolasi dan tidak memiliki dukungan yang cukup,”
ujarnya.
Prof Bagong menambahkan, bahwa keluarga dan lingkungan sekitar memiliki peran besar dalam mendeteksi tanda-tanda adanya masalah emosional atau psikologis pada anak.
Kesehatan mental anak harus menjadi prioritas. Dukungan sosial dari keluarga, teman, dan masyarakat sekitar sangat penting untuk mencegah kejadian serupa di masa depan,”
tegasnya.
Kompleksitas Masalah
Sementara itu, Psikolog sekaligus Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Seto Mulyadi, mengatakan permasalah yang dialami anak cukup kompleks sehingga menyebabkan mereka mudah depresi.
Seto menyebut masalah anak sendiri mulai dari sekolah, seperti bullying, sistem pengajaran yang tidak ramah anak, hingga beban akademik yang terlaku berat.
Selain itu juga banyak orang tua yang tidak menghargai kemampuan anak. Ada anak yang pintar nyanyi, pintar menari, dan pintar menggambar tapi dituntut untuk akademik saja,”
katanya.
Menurut Seto, sejauh ini peran sekolah belum cukup memberi pendampingan kepada siswa. Masih banyak terjadi tekanan akademik, di mana ranking selalu menjadi acuan. Seolah-olah yang pinter itu berurutan, tapi yang diukur hanya etiknya saja.
Tapi etikanya tidak, estetikanya tidak, kemampuan olahraganya tidak, dan sebagainya. Makanya mungkin istilah wajib belajar itu diganti menjadi hak belajar. Buat setiap anak berhak untuk belajar, tapi dengan cara yang berbeda. Jadi ada sistem formal, sekolah yang tiap hari masuk, tapi ada non-formal juga, mungkin hanya dua atau tiga kali, tapi banyak yang lebih efektif,”
terangnya.
Tekanan ekonomi juga berdampak pada masalah kesehatan mental pada anak. Para orang tua jadi mudah marah hingga terkadang kurang ramah pada anak dan menyebabkan kekerasan.
Kurang adanya komunikasi yang efektif, anak tidak didengarkan, tapi terus disuruh dan dituntut banyak hal. Jadi hal ini yang membuat anak semakin tertekan, akhirnya antara melawan atau kabur. Kaburnya ke dunia sosial atau ke dunia lain (mengakhiri hidup),”
jelas Seto.
Lebih lanjut Seto mengatakan, gejala cemas dan depresi pada anak juga dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat. Menurutnya, di Indonesia sendiri masyarakatnya belum ramah anak. Oleh karena itu, LPAI membentuk Seksi Perlindungan Anak Tingkat Rukun Tetangga atau SPARTA. Satgas ini bertujuan untuk membuat lingkungan sekitar lebih peduli terhadap anak-anak.
Bahwa anak di lingkungan sini ya anak kita bersama. Bahwa perlindungan anak perlu orang sekampung. Jadi, misalnya bapak ibunya sibuk nih, tetangganya peduli,”
ucap Kak Seto.
Menurut Kak Seto, hal sederhana yang bisa dilakukan untuk menghindari anak mengalami depresi adalah dengan tersenyum.
Namun kembali lagi, orang tuanya juga harus sehat mental dulu. Mau masalah ekonomi, mau masalah perceraian, mau masalah konflik, di tingkat ini begitu dengan anak ada masalah, itu harus senyum,”
katanya.
Bimbingan Konseling Tak Maksimal
Di sisi lain, Komisioner KPAI, Diyah Puspitarini mengatakan ada banyak faktor yang menyebabkan seorang anak mengalami depresi. Mulai dari tekanan sosial, pendidikan, ekonomi, hingga keluarga.
Dampak jangka panjangnya saya kira faktor penyebab bunuh diri bisa dijadikan alasan kenapa anak banyak yang depresi,”
kata Diyah.
Sementara itu, terkait kehadiran guru Bimbingan Konseling (BK) di sekolah menurut Diyah masih jauh dari kurang jumlah ideal. Berdasarkan koordinasi KPAI dengan Irjend Kemendikdasmen, saat ini kekurangan guru BK 95.000 untuk tingkat SMP/SMA.
Sementara untuk SD belum ada guru BK. Ini juga persoalan tersendiri. Sementara guru BK belum banyak yang tentang pendampingan kesehatan mental, hanya sebatas tugas di sekolah dan administratisi,”
ucapnya.
Ia pun mengapresiasi temuan gejala depresi dan kecemasan pada anak oleh Kemenkes. Menurutnya, jika pemerintah sudah memiliki data lengkap by name by adress, agar sedini mungkin bisa melibatkan lintas kementerian lembaga untuk mencegah dan melakukan pendampingan untuk anak-anak tersebut.
Upaya Pemerintah
Saat ini pemerintah juga mempercepat pemenuhan tenaga psikolog klinis di Puskesmas yang jumlahnya masih terbatas, yakni sekitar 203 orang. Selain itu, pemerintah menyiagakan layanan krisis kesehatan jiwa melalui Healing119.id guna mendukung intervensi cepat.
Di sektor pendidikan, Kemenkes mendorong peran guru Bimbingan Konseling (BK) dan guru kelas untuk mendampingi siswa yang terdeteksi memiliki gejala.
Upaya deteksi dini ini juga diperkuat melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Kesehatan Jiwa Anak oleh sembilan kementerian dan lembaga pada Kamis, 5 Maret 2026.
Kolaborasi tersebut bertujuan membangun sistem penanganan kesehatan jiwa anak yang terintegrasi, mulai dari pencegahan (promotif-preventif) hingga pengobatan (kuratif-rehabilitatif).
Sembilan instansi yang terlibat meliputi Kemenkes, KemenPPPA, Komdigi, Kemendikdasmen, Kemendukbangga/BKKBN, Kemenag, Kemendagri, Kemensos, dan Polri.
Melalui SKB tersebut, pemerintah juga menjamin kerahasiaan data pribadi anak guna mencegah stigma serta memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan kesehatan mental secara komprehensif, baik di lingkungan sekolah maupun keluarga.
