Pemerintah akan menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) satu hari dalam sepekan. Kebijakan ini diambil sebagai respons ini atas kenaikan harga minyak dunia dan menekan beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai kebijakan WFH ini tidak akan efektif untuk menahan beban dari APBN. Ia menyatakan, pemerintah perlu melakukan relokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sebesar Rp335 triliun.
Menurut Bhima, bila pemerintah enggan menggeser anggaran MBG, maka bisa berdampak pada pelebaran defisit anggaran yang tahun ini yang dipatok sebesar 2,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp689,14 triliun.
WFH tidak efektif, tetap perlu realokasi MBG. Tanpa realokasi MBG, defisit bisa melebar, pertumbuhan ekonomi terganggu. Mau tambah subsidi energi biar BBM tidak naik atau alokasikan subsidi transportasi publik secara besar besaran butuh anggaran besar,”
tegas Bhima saat dihubungi owrite Kamis, 26 Maret 2026.
Bhima mencontohkan, kebijakan yang diambil oleh sejumlah negara saat menghadapi krisis energi. Misalnya saja Spanyol pada 2022, saat konflik Ukraina dan Rusia memberlakukan subsidi gratis untuk pengguna rutin transportasi publik.
Spanyol tahun 2022 memberlakukan subsidi gratis untuk pengguna rutin transportasi publik. Tujuannya mengurangi efek krisis energi karena konflik Ukraina. Pemerintah bisa tiru Spanyol, paralel dengan elektrifikasi transportasi pribadi sehingga mengurangi beban subsidi BBM,”
jelasnya.
Lalu ada Swedia, yang tidak bergantung pada energi fosil. Negara itu 61 persen sudah memanfaatkan Electric Vehicle (EV) atau kendaraan listrik dari seluruh mobil baru.
Untuk Indonesia sendiri, Bhima mengatakan bahwa setidaknya dibutuhkan anggaran Rp500 triliun agar pemerintah bisa menurunkan penggunaan BBM.
Swedia jadi negara yang imun terhadap gejolak minyak karena 61 persen porsi EV dari seluruh mobil baru. Program untuk turunkan penggunaan BBM minimal dibutuhkan Rp500 triliun hingga akhir tahun,”
tekannya.
Bhima menilai, biaya MBG sendiri berpotensi naik bila ada penyesuaian harga energi, dan menyebabkan program ini akan kurang efektif. Untuk itu, pemerintah dinilai perlu menggeser anggaran MBG untuk menahan beban dari APBN.
MBG sendiri bisa naik biayanya ketika harga BBM disesuaikan, atau LPG dinaikkan harga nya. Operasional MBG yang bengkak justru membuat program MBG kurang efektif. Nilai gizi dan porsi makanan bisa berkurang,”
imbuhnya.
Adapun dalam laporan Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) menyebutkan kebijakan WFH merupakan respons langsung terhadap tekanan fiskal akibat krisis energi global.
Analis Senior ISEAI Ronny P. Sasmita mengatakan perhitungan fiskal, penerapan WFH satu hari diproyeksikan mampu memberikan penghematan signifikan. Dengan asumsi konsumsi BBM harian nasional sebesar 232.417 kiloliter dan target efisiensi 20 persen pada hari WFH, potensi penghematan subsidi energi diperkirakan mencapai sekitar Rp9,67 triliun per tahun.
Penghematan sebesar hampir Rp10 triliun ini merupakan angka yang sangat krusial bagi pemerintah tahun 2026,”
katanya.
