Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari mengkritik narasi dan kebijakan Presiden Prabowo, seperti kejanggalan klaim swasembada pangan, retorika lepas tanggung jawab dalam menghadapi krisis, maupun absennya penegakan supremasi sipil.
Hal pertama yang disorot ialah narasi swasembada pangan yang dinilai sebagai ilusi. Berdasar diskusi dengan sejumlah ekonom, ada lompatan data tidak masuk akal.
Kalau publik berprasangka baik Indonesia (bisa) swasembada pangan, pemerintah harus menjawab data terlebih dahulu. Kenapa tahun 2004-2005 Indonesia masih impor beras 5,4 juta ton, tiba-tiba pada 2026 jadi nol (tidak impor)?”
kata Feri dalam acara “Sebelum Pengamat Ditertibkan”, Selasa, 31 Maret 2026, di Jakarta.
Secara logika ekonomi dan pertanian, swasembada bisa dicapai bila ada penambahan luas sawah secara signifikan.
Namun, yang terjadi kini malah penyusutan lahan. Alibi pemerintah bahwa swasembada diraih karena penggunaan teknologi tanam mutakhir sebagai penghentian impor pun bisa ditepis.
Pertanyaan besar, kampung mana di Indonesia yang menanam sawah lebih canggih daripada Jepang? Publik mau tahu, tapi tidak ada data itu,”
ujar Feri.
Ironi ‘Tongkat Musa’
Hal lain yang dikritik ialah gaya komunikasi Presiden Prabowo yang kerap menggunakan analogi ‘Tongkat Nabi Musa’ saat merespons suatu kendala atau bencana di Tanah Air.
Pernyataan itu dianggap sebagai bentuk penghindaran tanggung jawab.
Feri menggarisbawahi ironi besar yakni meski presiden tidak mempunyai tongkat Musa, ia sejatinya memegang tongkat komando tertinggi di republik ini.
Sayangnya, tongkat komando itu tidak dipergunakan saat publik menuntut tanggung jawab negara atas supremasi sipil.
Contohnya, dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andrie Yunus, presiden tidak menggunakan tongkat komandonya.
Presiden yang baik, dalam menghadapi situasi kacau seperti ini, seharusnya langsung pidato. Tapi sampai hari ini tidak ada ucapan duka dari presiden. Dia bertanggung jawab atas apa yang terjadi, memastikan kedaulatan sipil di atas militer,”
terang Feri.
Hilangnya The Power of Persuade
Feri mengutip teori Richard Neustadt ihwal esensi kekuasaan presiden, yaitu power of persuade alias kekuasaan untuk membujuk dan meyakinkan. Seorang presiden sangat mungkin berbuat salah.
Presiden itu pasti dan pasti bisa salah. Dia bisa salah, tapi orang yakin dia punya niat baik untuk memperjuangkan. Karena yang muncul itu hati. Masalahnya, presiden tahu salah, tapi mau menyatakan kesalahan itu adalah masalah orang lain,” .
kata Feri
