Ekonom Core Indonesia Dipo Satria Ramli mengkritik arah kebijakan perekonomian di bawah tangan pemerintahan Presiden Prabowo.
Di balik narasi “Ekonomi Pancasila” yang sering didengungkan kepada publik, ia berpendapat praktik nyata di lapangan justru menunjukkan state capitalism atau kapitalisme negara yang berisiko tinggi.
Konsepnya, kalau dia (presiden) berpidato (soal) ‘Ekonomi Pancasila’. Singkatnya, yang dijalankan Prabowo ini adalah state capitalism,”
ujar Dipo dalam acara “Sebelum Pengamat Ditertibkan”, Selasa, 31 Maret 2026, di Jakarta.
Ia menjelaskan kapitalisme negara sejatinya memiliki rekam jejak sukses di beberapa negara seperti Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang. Namun, ia mencatat ada perbedaan pendekatan yang dilakukan oleh Indonesia. Praktik di Indonesia saat ini dinilai seperti gaya Tiongkok yang memonopoli seluruh sektor, tanpa pelibatan swasta secara proporsional.
Sementara, model Korea Selatan dan Jepang dianggap lebih ideal karena pemerintah berkolaborasi dengan swasta dan UMKM guna menggarap program negara. Paradigma pemerintah Indonesia yang serba “saya yang mengerjakan” malah dapat menimbulkan problem, terutama ketika instrumen negara tidak berkapasitas mumpuni.
Sebagai contoh konkret atas kegagalan monopoli negara yaitu karut-marut rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG). Intervensi pemerintah melalui BUMN justru menciptakan inefisiensi dan merugikan pasar.
Program MBG, tadinya SPPG bisa beli langsung kedelai kepada pemain (petani). Tapi malah dibeli oleh anak perusahaan, Food ID. Food ID ini tidak punya truk, gudang, dan (pegawai) sales. Akibatnya harga kedelai naik Rp1.000 per kilogram,”
urai Dipo.
Syarat Gagal Terpenuhi
Penerapan kapitalisme negara haram dilakukan serampangan. Ada tiga prasyarat mutlak agar sistem ini tak berujung kepada kehancuran ekonomi nasional. Sayangnya, menurut Dipo, Indonesia gagal memenuhi syarat tersebut.
State capitalism sebenarnya butuh tiga syarat agar sukses. Satu, tidak boleh ada korupsi. Kedua, kebijakan harus bagus. Ketiga, pejabat harus handal. Ketiga ini tidak dipenuhi,”
ucap dia.
Bahkan ia menyorot penempatan posisi strategis yang diisi oleh sosok ahli dalam bidangnya.
Menko Perekonomian itu bukan lulusan ekonomi. Bahlil bukan ahli minerba. Jadi, (pemerintah) tidak penuhi ketiga (syarat) itu. Akhirnya apa? Kemungkinan besar Indonesia jadi Venezuela. Karena itu (Venezuela) juga state capitalism,”
kata Dipo.
