Sebuah laporan media internasional mengatakan bahwa gencatan senjata yang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat (AS) atas ‘polesan tangan’ China. Menurut laporan dari ABC News, kesepakatan gencatan senjata datang di menit-menit terakhir saat panggilan telepon terjadi antara Washington dan Beijing.
Selama panggilan telepon berlangsung, Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa China bertanggung jawab untuk membawa Iran ke meja perundingan menjelang tenggat waktu gencatan senjata yang ia tetapkan.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) China Wang Yi juga langsung melakukan 26 panggilan telepon dengan rekan-rekannya, termasuk Iran, Israel, Rusia, dan negara-negara Teluk lainnya.
Bantuan negosiasi lainnya datang dari Pakistan yang menjadi tuan rumah negosiasi antara AS dan Iran di Islamabad. Sekutu ‘halus’ AS tersebut juga berusaha menjaga hubungannya dengan Iran, sekaligus menarik ‘Beijing’ untuk terlibat dalam perencanaan gencatan senjata
Hal tersebut selaras dengan pernyataan profesor pemerintahan dari Universitas Essex, yang membeberkan bahwa Pakistan kemungkinan telah menghubungi Beijing untuk meminta bantuan terkait negosiasi AS dan Iran.
Saya pikir ada tekanan yang datang dari China pada saat-saat terakhir. Tekanan datang dari salah satu mitra dagang terbesar (Iran),”
kata Profesor Lindstaedt, dikutip dari ABC News, Jumat, 9 April 2026.
Diketahui, China adalah salah satu mitra terpenting Iran baik secara ekonomi maupun politik. Konsumen China juga menyumbang lebih dari 80 persen ekspor minyak Iran di setiap tahunnya.
Sementara menurut Profesor Lindstaedt mengungkapkan, bahwa minat China akan konflik di Timur Tengah meningkat setelah perang tarif perdagangan antara Washington dan Beijing. Hal itu dikarenakan Beijing akan mengalami kerugian ekonomi apabila konflik di Timur Tengah berlanjut.
Oleh karena itu (China) sangat tertarik untuk menjaga stabilitas global karena hal itu sangat penting bagi ekspor mereka, bagi perekonomian mereka. Jadi bagi Xi Jinping sangat penting agar konflik ini berhenti sementara,”
beber Profesor Lindstaedt.
China pun mengklaim bahwa gencatan senjata tersebut terjadi atas keterlibatannya dalam negosiasi kedua negara itu.
Lebih jauh, Presiden Trump dijadwalkan melakukan perjalanan ke Beijing pada Mei 2026 untuk bertemu langsung dengan Presiden China Xi Jinping.
Di lain sisi, China pun mendesak AS untuk menangguhkan serangan terhadap Iran selama dua minggu, sementara Iran didesak untuk membuka Selat Hormuz. Iran juga telah mengusulkan rencana 10 poin untuk mengakhiri perang jangka panjang. Jubir Kemlu Mao Ning juga menegaskan bahwa utusan Beijing di Timur Tengah bolak-balik melintasi konflik demi mendapatkan formulasi negosiasi yang ideal.
Sejak konflik dimulai, China telah memegang posisi yang objektif, adil, dan seimbang serta telah berupaya membantu mewujudkan gencatan senjata dan mengakhiri konflik. Tiongkok akan terus berupaya untuk meredakan situasi dan mencapai pengakhiran perang sepenuhnya,”
bebernya.
Meski demikian, Profesor Lindstaedt memperingatkan bahwa gencatan senjata sangat rapuh dan sering dilanggar karena didasarkan pada kepercayaan dan komunikasi. Contohnya saja, gencatan senjata antara Israel dan Iran pada tahun lalu yang dipenuhi pelanggaran dari masing-masing pihak.
Ada kemungkinan ini bisa terjadi. (Gencatan senjata) ini tidak seperti anda menjentikan jari dan tiba-tiba semua orang setuju. Tetapi saya melihat kedua belah pihak cukup lelah,”
imbuhnya.
Dimana Peran Indonesia?
Mencuatnya nama China dari bayang-bayang gencatan senjata Iran dan AS, juga menimbulkan pertanyaan mengenai peran Indonesia dalam penyelesaian konflik tersebut. Pasalnya, Presiden Prabowo menyatakan bahwa dirinya siap menjadi penengah atas konflik tersebut.
Kesiapan itu disampaikan Kementerian Luar Negeri beberapa jam setelah Israel bersama Amerika Serikat kembali menyerang ibu kota Iran pada akhir Februari lalu.
Dalam pernyataan tertulis Kementerian Luar Negeri, Indonesia mengajukan diri untuk menjadi fasilitator dialog para pihak yang berkonflik.
Apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran guna melakukan mediasi,”
demikian tertulis dalam pernyataan tersebut, pada 28 Februari lalu.
Pernyataan kesiapan itu nyatanya tidak pernah beranjak menjadi langkah diplomatik konkret, tidak tercatat dalam komunikasi kunci, dan tidak muncul dalam peta perundingan yang sesungguhnya, sehingga peran Indonesia tampak lebih sebagai retorika belaka di ruang publik ketimbang kekuatan diplomasi yang diperhitungkan di meja perundingan.
