Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen untuk mempercepat pembangunan industri nasional dengan fokus pada produksi berbagai kebutuhan strategis seperti mobil, motor, televisi, komputer, hingga ponsel buatan dalam negeri.
Langkah tersebut menjadi bagian dari visi besar pemerintah memperkuat kemandirian ekonomi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk impor dari luar negeri.
Dalam pidatonya di Gedung DPR, Rabu, 20 Mei 2026, Prabowo menyampaikan bahwa Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara akan memainkan peran penting dalam mendukung percepatan pembangunan sektor industri.
“Danantara mempercepat biaya pembangunan khususnya investasi percepatan industrialisasi,”
kata Prabowo.
Keberadaan Danantara diharapkan mampu memperkuat pembiayaan berbagai proyek strategis nasional, terutama yang berkaitan dengan pengembangan industri manufaktur dalam negeri.
Coba Mandiri?
Prabowo menekankan Indonesia harus mulai membangun kekuatan industri secara mandiri agar tidak terus menjadi pasar bagi produk negara lain. Pemerintah pun menargetkan lahirnya industri nasional yang mampu memproduksi berbagai barang kebutuhan masyarakat.
“(Indonesia) harus industrialisasi. Harus bikin mobil (Indonesia) sendiri, motor sendiri, televisi, komputer, handphone sendiri. (Indonesia) tidak boleh jadi hanya pasar negara lain,”
tegas dia.
Ia juga mengaku telah mengumpulkan para profesor dan pakar nasional untuk merumuskan strategi industrialisasi Indonesia ke depan.
“Saya sudah kumpulkan profesor dan pakar. Saya katakan ‘pengabdianmu untuk bangsa wujudkan hari ini. Tidak boleh (Indonesia) menyerah, tidak boleh rendah diri’,”
kata Prabowo.
Program industrialisasi nasional sebenarnya sudah dijalankan melalui kebijakan hilirisasi sumber daya alam. Pemerintah ingin memastikan komoditas tambang Indonesia diolah di dalam negeri agar memiliki nilai tambah lebih tinggi.
“Industrialisasi yang dimulai hilirisasi SDA. (Negara) tidak mau gelondongan SDA di ekspor. Nikel diolah di sini, bauksit, batu bara, dibuat di sini,” .
ucap Prabowo
Kebijakan hilirisasi tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat rantai industri nasional sekaligus membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor strategis.
Kebijakan Impor
Meski demikian, arah industrialisasi pemerintah juga mendapat sorotan lantaran dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan praktik di lapangan. Saat pemerintah mendorong produksi dalam negeri, beberapa program masih melibatkan impor.
Misalnya, pembelian mobil untuk program Koperasi Desa Merah Putih yang didatangkan dari India dan impor motor listrik asal China untuk mendukung program MBG.
Kondisi ini memunculkan perhatian publik terkait konsistensi kebijakan industrialisasi nasional yang tengah digaungkan pemerintah.
