Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso mengatakan, sekitar 4.132 anggota polri menempati strutur jabatan staregis di instansi sipil. Mereka terdiri dari perwira bawah, menengah, hingga tinggi berpangkat bintang satu sampai dengan tiga.
ini sungguh bisa menimbulkan perubahan signifikan atas posisi personal Polri yang berpangkat perwira tinggi bintang 1 sampai bintang 3. Ini menimbulkan dilema para perwira tinggi yang ditempatkan di instansi di luar Polri,”
kata Sugeng saat dihubungi Owrite.id, Jumat (14/11/2025).
Disatu sisi, dilema ini membuat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, harus menarik anak buahnya kembali ke satuannya masing-masing. Kapolri, tambah Sugeng, tidak perlu harus menunggu arahan dari Presiden Prabowo dahulu untuk melaksanakan perintah MK.
Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 10 ayat (1) UU MK menegaskan kembali bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Putusan MK memperoleh kekuatan hukum sejak disampaikan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut.
Disaat yang bersamaan, Sigit harus menjalakan putusan MK. Anak buahnya yang menduduki jabatan sipil kemudian ditarik kembali ke ‘barak’ bisa-bisa tidak mendapat ‘takhta’ apapun hingga kemungkinan besar ada yang menganggur di satuannya.
Beberapa jabatan yang sebelumnya dimungkinkan melalui mekanisme penugasan dari Kapolri untuk anak buahnya menduduki jabatan sipil sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 Ayat 4 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) diantaranya adalah, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang politik dan keamanan negara, sekretariat militer Presiden, intelijen negara, sandi negara, ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan nasional, penanggulangan narkotika nasional, dan penanggulangan bencana nasional
Apabila disebut ‘nganggur’ apabila dimaknakan ‘nganggur’ itu tidak punya jabatan, iya. Tetapi Polri kita serahkan pada Polri agar anggota-anggota ini juga tetap dapat melakukan pengabdian sesuai dengan keahliannya,”
ucap Sugeng.
Menurutnya, hanya ada dua jalan yang bisa ditempuh oleh Kapolri untuk mengakali anak buahnya tidak menganggur. Pertama, Kapolri harus bisa membentuk suatu struktur baru, atau kedua menunggu rotasi jabatan.
Memang mereka pada akhirnya harus rela mendapatkan kembali (ke satuan) tanpa memiliki jabatan sementara karena jabatan-jabatan yang sudah ada diisi oleh aparat kepolisian yang lain. Mereka harus menunggu giliran,”
bebernya.
Bukan cuman polri yang sebelum putusan ini menempatkan diri ke instansi sipil, ada TNI juga yang bisa menempati jabatan sipil sebagaimana dalam Pasal 47 nomor 34 tahun 2004.
Sugeng mengataka,n sudah semestinya TNI diperlakukan hal yang sama demi menciptakan pemerintahan sipil.
Dari perspektif pemerintahan sipil ingin menegaskan bahwa pemerintahan Indonesia adalah pemerintahan sipil adalah suatu putusan yang baik sebetulnya untuk Indonesia termasuk di dalamnya harus dipikirkan kemudian adalah TNI terlebih lagi harus diperlakukan yang sama seperti ini,”
tegas Sugeng.
Pada akhirnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang nantinya harus menempati jabatan-jabatan yang kosong itu. Kalau dari segi pendidikan sekolah perguruan tinggi sipil, menurut Sugeng ASN disana beda halnya dengan TNI Polri yang pada dasarnya dilatih dan membentuk jiwa kepemimpinan.
ASN ini nantinya juga bakal dituntut menjalankan tugas secara profesional dan memiliki kedisiplinan yang sama. Namun menurutnya, ASN yang sekarang ini dianggap mampu mengisi jabatan-jabatan itu nantinya.
Wajib Dipatuhi
Komisioner Kepolisian Nasional, Choirul Anam alias Cak Anam, mengatakan dengan keputusan MK ini aparat kepolisian yang sudah terlanjur menempati jabatan sipil harus mematuhi dengan prosedur yang sudah dibatasi. Disatu sisi, menurutnya dengan keputusan MK ini bisa menjadi angin segar baru institusi bhayangkara agar bebenah diri dulu.
Mahkamah Konstitusi mendukung berbagai harapan besar di masyarakat bahwa kepolisian kita semakin lama semakin profesional dengan berkonsentrasi di internal,”
ucap Anam kepad wartawan.
Menurutnya, Polri selalu terbuka dengan berbagai masukan dan tentu akan mematuhi segala aturan yang sudah diputus.
Ada kondisi keterbukaan dan kombatan hukum di internal kepolisian maka dari itu putusan MK akan dijalankan,”
terangnya.
Seperti diketahui, MK memutuskan anggota Polri tidak boleh lagi merangkap jabatan sipil dan harus mengundurkan diri terlebih dahulu atau pensiun dari dinas kepolisian.
Putusan itu termaktub dalam putusan MK nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang digugat oleh advokat Syamsul Jahidin dan mahasiswa Christian Adrianus Sihite atas permohonan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri karena dianggap menjadi celah bagi aparat kepolisian aktif untuk menduduki jabatan sipil.
