Lantas, apa saja hak cuti dan waktu istirahat yang diatur dalam regulasi anyar ini?
1. Cuti Tahunan Minimal 12 Hari Kerja
Berdasarkan Pasal 118 Ayat (5), pekerja atau buruh wajib mendapatkan cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus.
Artinya, kalau kamu sudah bekerja selama setahun penuh, perusahaan wajib memberikan hak cuti tahunan minimal 12 hari kerja. Pelaksanaan cuti tetap mengikuti ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
2. Cuti Bersama Tidak Memotong Jatah Cuti Tahunan
Ini salah satu perubahan yang menarik perhatian pekerja. Dalam Pasal 118 Ayat (6), perusahaan yang menerapkan cuti bersama sesuai ketetapan pemerintah pusat tidak boleh mengurangi hak cuti tahunan karyawan.
Jadi, kamu tidak perlu khawatir jatah cuti tahunan berkurang ketika perusahaan mengikuti jadwal cuti bersama pemerintah.
3. Ada Hak Istirahat Mingguan
UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga mengatur hak istirahat mingguan. Pasal 118 Ayat (2) huruf b memaktubkan, pekerja berhak mendapatkan istirahat mingguan dengan ketentuan:
- Satu hari istirahat untuk enam hari kerja dalam satu minggu.
- Dua hari istirahat untuk lima hari kerja dalam satu minggu.
Ketentuan ini menjadi bagian dari hak istirahat yang wajib diberikan pemberi kerja kepada pekerja.
4. Pekerja Juga Berhak Mendapat Istirahat Panjang
Kalau sudah bekerja bertahun-tahun di perusahaan yang sama, kamu juga memiliki hak istirahat panjang.
Merujuk Pasal 118 Ayat (2) huruf c, pekerja yang telah bekerja secara terus-menerus selama lima tahun atau kelipatannya berhak mendapatkan istirahat panjang selama 30 hari kalender.
Namun, ada ketentuan yang perlu diperhatikan. Dalam Pasal 118 ayat (4), pekerja yang mengambil istirahat panjang tersebut tidak berhak mendapatkan cuti tahunan pada tahun berjalan.
5. Hak Istirahat Tidak Mengurangi Upah
Lalu, apakah waktu istirahat tersebut memengaruhi gaji? Dalam Pasal 118 Ayat (3), pekerja yang menggunakan waktu istirahat sebagaimana diatur dalam Ayat (2) tidak kehilangan hak atas upah dan manfaat lain.
Dengan demikian, hak istirahat yang diatur dalam ketentuan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi upah maupun manfaat lain yang diterima pekerja.
Kapan Berlaku?
UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mulai berlaku sejak diundangkan pada 28 Oktober 2026. Mengutip keterangan dalam laman JDIH BPK RI, peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut harus ditetapkan paling lama satu tahun sejak tanggal pengundangan.
Para pekerja bisa mulai mempelajari hak-hak yang diatur dalam regulasi terbaru ini dan memantau aturan pelaksanaan melalui Kementerian Ketenagakerjaan.
