Remotivi dan SAFEnet Ungkap Temuan Pembatasan Konten Karhutla
Remotivi dan SAFEnet mencatat 127 konten kritis dimoderasi hingga 8 November 2026. Sebanyak 94 konten dibatasi atas permintaan Komdigi, termasuk kritik soal karhutla.
Remotivi dan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menemukan ada permintaan moderasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital menyasar konten yang mengkritik penanganan karhutla di Indonesia.
Moderasi konten adalah proses memantau, meninjau, menyaring, dan mengelola konten buatan pengguna, yang bertujuan untuk memastikan keamanan digital, menjaga kenyamanan pengguna, serta menegakkan aturan internal platform maupun hukum yang berlaku.
Dalam pemantauan selama 8 Oktober hingga 8 November 2026, Remotivi dan SAFEnet menemukan 13 konten bertema karhutla mengalami moderasi. Sejumlah unggahan tersebut muncul ketika kabut asap menyelimuti beberapa wilayah di Kalimantan pada pertengahan Oktober 2026.
Iklan
Salah satu temuan terjadi di platform X. Dua unggahan yang mengkritik Presiden Prabowo Subianto karena dinilai lambat menangani kebakaran juga mendapat pemberitahuan “dugaan pelanggaran hukum” yang merupakan permintaan Komdigi.
Unggahan warga yang menyoroti kebakaran di Way Kambas dan nasib satwa di kawasan tersebut juga mengalami pembatasan. Temuan serupa muncul di platform lain.
Berikut sejumlah konten terkait karhutla yang mengalami moderasi:
Platform
Konten yang Mengalami Moderasi
Twitter (X)
1. Dua unggahan yang mengkritik Prabowo terkait penanganan kebakaran. 2. Unggahan warga mengenai kebakaran Way Kambas dan nasib satwa.
Instagram
Konten kebakaran hutan dengan foto Prabowo sebagai gambar sampul.
Threads
Kritik terhadap penanganan karhutla) di Kalimantan.
TikTok
1. Video investigasi Nalar Rawat mengenai karbon monoksida dan lonjakan ISPU di Kalimantan Tengah. 2. Video Bupati Siak Afni Zulkifli tentang penanaman pohon di lokasi bekas karhutla.
Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah penghapusan video investigasi kelompok Nalar Rawat. Video yang membahas karbon monoksida dan lonjakan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) hingga 1.200 di Kalimantan Tengah itu dihapus TikTok hanya 16 jam setelah dipublikasikan.
TikTok juga menghapus video Bupati Siak Riau Afni Zulkifli yang memperlihatkan kegiatan penanaman pohon di lokasi bekas karhutla karena “konten tersebut dinilai melanggar panduan komunitas platform”.
Permintaan Komdigi?
Temuan mengenai konten karhutla tersebut merupakan bagian dari pemantauan lebih luas terhadap moderasi konten di media sosial.
Remotivi dan SAFEnet mencatat ada 127 konten yang mengalami moderasi dalam dua bulan terakhir. Dari jumlah tersebut, 94 konten atau sekitar 74 persen dimoderasi atas permintaan Komdigi.
Jumlah itu meningkat dibandingkan pemantauan sebelumnya yang mencatat 66 permintaan moderasi. Sementara itu, moderasi berdasarkan panduan komunitas platform mencapai 33 konten atau 26 persen.
Berikut rinciannya:
Platform
Jumlah Konten
Persentase
Twitter (X)
56
44,1%
Threads
43
33,9%
Platform lainnya
28
22%
Total
127
100%
Khusus di Threads, 25 dari 43 konten yang dimoderasi mengalami geolock. Artinya, unggahan tersebut tidak dapat diakses oleh pengguna yang menggunakan alamat IP Indonesia.
Selain pembatasan konten, Remotivi dan SAFEnet juga menyoroti intimidasi terhadap warga yang mengkritik di ruang digital. Bentuknya mulai dari ancaman melalui pesan pribadi dan telepon dari nomor tidak dikenal, permintaan menghapus unggahan, penyebaran data pribadi atau doxing, hingga serangan spam pesan.
Merujuk data SAFEnet, sepanjang 2025 ada sekitar 209 kasus pengancaman. Jumlah tersebut menjadi bentuk serangan terbanyak dari total 907 serangan dan ancaman digital yang terdokumentasi.
Dalam laporan, Remotivi dan SAFEnet menilai pembatasan terhadap kritik penanganan karhutla berpotensi mengganggu kebebasan berekspresi serta hak masyarakat untuk memperoleh dan menyampaikan informasi.
Padahal hak menyampaikan pendapat dijamin dalam Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945, sementara Pasal 28F menjamin hak masyarakat untuk berkomunikasi serta memperoleh dan menyampaikan informasi, ditambah Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
