Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Cari Tahu

8 Kejanggalan Universitas Republik Indonesia, dari Status Kampus hingga Janji Beasiswa S1

Institusi yang membawa nama universitas ini ternyata belum menjalankan fungsi perguruan tinggi seperti kampus pada umumnya.

Ilustrasi rencana pembangunan Universitas Republik Indonesia (URI).
Ilustrasi rencana pembangunan Universitas Republik Indonesia atau URI. (Foto: AI).

Pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) sebagai lembaga pencetak pemimpin masa depan menyisakan sejumlah pertanyaan publik. Pasalnya, institusi yang membawa nama universitas ini ternyata belum menjalankan fungsi perguruan tinggi seperti kampus pada umumnya.

Gubernur URI Donny Ermawan Taufanto bahkan mengakui bahwa lembaganya belum memberikan gelar akademik kepada peserta didik yang saat ini mengikuti salah satu program URI, yaitu Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan Indonesia (P3MDI).

Program yang berjalan saat ini justru berupa pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi calon pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Iklan

Tak Jelas Programnya

Presiden Prabowo Subianto (kanan) memimpin pembacaan sumpah jabatan saat pelantikan pejabat baru di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026). Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono menjadi Kepala BGN menggantikan Nanik Sudaryati Deyang dan melantik Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas RI serta Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur Universitas RI. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)
Presiden Prabowo Subianto (kanan) memimpin pembacaan sumpah jabatan saat pelantikan pejabat baru di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026). Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono menjadi Kepala BGN menggantikan Nanik Sudaryati Deyang dan melantik Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas RI serta Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur Universitas RI. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Di sisi lain, di awal pelantikannya, Donny mengungkapkan rencana pemerintah yang ingin membangun 10 kampus URI, berasrama dan ada skema pendidikan tinggi gratis yang dibiayai dengan APBN.

Perbedaan antara rencana besar dan program yang sedang berjalan tersebut tentu memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai arah pengembangan URI, mulai dari status kelembagaan, mekanisme pendidikan, hingga transparansi pendanaan.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut delapan kejanggalan dari URI.

1. Namanya universitas, tetapi belum memberikan gelar akademik

Nama Universitas Republik Indonesia (URI) memberikan kesan sebagai institusi pendidikan tinggi. Namun, Gubernur URI Donny Ermawan Taufanto menjelaskan bahwa lembaganya saat ini belum memberikan gelar sarjana, magister, maupun doktor kepada peserta didik.

Donny juga menyebut URI merupakan singkatan dari Lembaga Pengelolaan Universitas dan Pendidikan Kebangsaan Republik Indonesia. Dalam keteranganya pada 16 November 2026, ia menyebut URI masih berfokus pada pendidikan dan pelatihan kepemimpinan serta kedisiplinan bagi lulusan perguruan tinggi yang dipersiapkan untuk berkarier di BUMN.

Dengan kondisi tersebut, muncul pertanyaan mengenai posisi URI saat ini. Apakah lembaga ini merupakan universitas yang masih dalam tahap pengembangan atau badan pengelola pendidikan kepemimpinan nasional?

2. Status kelembagaan URI

Presiden Prabowo Subianto melantik Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur URI dan Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur URI pada Juli 2026 melalui Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2026.

Belakangan, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2026 yang menjadi dasar pembentukan Lembaga Pengelola Universitas dan Pendidikan Kebangsaan Republik Indonesia, yang disebut URI.

Meski demikian, pembentukan lembaga tersebut masih menyisakan pertanyaan mengenai struktur organisasi, pembagian kewenangan, serta mekanisme operasionalnya.

Bahkan, Komisi X DPR RI pada 28 Juli 2026 menyatakan akan meminta penjelasan pemerintah mengenai landasan hukum, tata kelola, sumber pendanaan, dan peta jalan pengembangan URI.

Artinya, keberadaan regulasi pembentukan lembaga perlu diikuti penjelasan mengenai bagaimana mandat tersebut akan dijalankan.

3. Janji 10 kampus dan beasiswa S1

Pada Juli 2026, pemerintah mengumumkan rencana pembangunan 10 kampus URI di berbagai daerah. Melalui informasi yang dipublikasikan di situs resminya, URI juga menyebut rencana penyelenggaraan pendidikan jenjang S1 dengan beasiswa penuh dari negara.

Namun, program yang saat ini berjalan justru berupa pelatihan kepemimpinan bagi calon pegawai BUMN melalui P3MDI.

Hingga November 2026, belum ada penjelasan terperinci mengenai jadwal penerimaan mahasiswa S1, daftar program studi, persyaratan seleksi, maupun mekanisme pemberian gelar akademik.

Karena itu, publik masih membutuhkan kepastian mengenai tahapan realisasi pembangunan 10 kampus dan pelaksanaan program beasiswa tersebut.

4. Peserta didiknya merupakan lulusan perguruan tinggi

Program P3MDI yang menjadi salah satu kegiatan awal URI diikuti 384 peserta yang nantinya akan ditempatkan di berbagai BUMN.

Mereka bukan lulusan SMA yang sedang menempuh pendidikan sarjana, melainkan lulusan perguruan tinggi yang telah memiliki gelar S1 bahkan S2.

Donny menjelaskan bahwa peserta direkrut bersama BUMN dan kementerian terkait dipersiapkan menjadi sumber daya manusia potensial di lingkungan perusahaan negara.

Dengan demikian, program yang sedang berjalan lebih berorientasi pada pengembangan talenta dan kepemimpinan profesional.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai hubungan program P3MDI dengan rencana URI sebagai lembaga yang nantinya juga akan menyelenggarakan pendidikan tinggi jenjang S1.

5. Mengantongi pembelajaran setara 18 SKS

Dalam program P3MDI, peserta menjalani pendidikan selama sembilan bulan. Rinciannya, tiga bulan pembinaan karakter dan wawasan kebangsaan, empat bulan pembekalan bisnis dan manajemen, serta dua bulan magang.

Untuk pembekalan bisnis dan manajemen, URI bekerja sama dengan School of Business and Management Institut Teknologi Bandung (SBM ITB). Materi pembelajaran tersebut disebut setara sekitar 18 satuan kredit semester (SKS).

Namun, Donny menegaskan peserta tidak akan memperoleh gelar akademik setelah menyelesaikan program tersebut.

Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan 18 SKS yang diperoleh peserta. Apakah kredit pembelajaran tersebut dapat diakui oleh perguruan tinggi lain? Jika bisa, bagaimana mekanisme dan persyaratannya?

Sebab, pembelajaran yang disebut setara SKS tidak otomatis menjadi kredit akademik yang dapat ditransfer atau diakui oleh perguruan tinggi lain.

6. Fungsi yang Tumpang Tindih

URI dirancang untuk mengintegrasikan pengelolaan sejumlah program pendidikan, termasuk SMA Unggul Garuda, perguruan tinggi kebangsaan, dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto pada 16 November 2026 menjelaskan bahwa pengelolaan sejumlah program tersebut masih dilakukan bersama Kemendiktisaintek selama masa transisi.

Pengalihan pengelolaan kepada URI ditargetkan berlangsung paling lambat pada 2027.

Rencana integrasi ini membutuhkan penjelasan mengenai pembagian tugas dan kewenangan masing-masing lembaga. Terlebih, pengembangan kapasitas aparatur dan pendidikan kepemimpinan sebelumnya juga telah dijalankan oleh lembaga yang sudah ada.

Bagaimana pembagian tanggung jawab URI dengan LAN dan kementerian terkait? Apakah integrasi tersebut akan menyederhanakan tata kelola atau justru menambah struktur kelembagaan baru?

Pertanyaan ini penting dijawab agar pembentukan URI memiliki fungsi yang jelas dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

7. Rencana menggunakan APBN

Dalam rencana pengembangannya, URI menyebut pembiayaan pendidikan tinggi dan pembangunan kampus akan bersumber dari APBN.Namun, kondisi pendanaan program yang sedang berjalan ternyata berbeda.

Dalam keterangannya pada 16 November 2026, Donny menjelaskan bahwa pembiayaan program P3MDI saat ini berasal dari Danantara. Ia juga menyebut URI belum memiliki anggaran pemerintah karena organisasi dan struktur kelembagaannya belum terbentuk secara lengkap.

Donny berharap organisasi URI dapat terbentuk pada 2027 sehingga lembaga tersebut nantinya bisa mengajukan anggaran kepada pemerintah melalui mekanisme yang berlaku.

Keterangan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan pembiayaan pengembangan URI ke depan.

Berapa kebutuhan anggaran untuk membangun 10 kampus, menjalankan program beasiswa S1, membayar operasional lembaga, serta membiayai program pendidikan kepemimpinan?

Pemerintah perlu membuka rincian perencanaan anggaran agar publik dapat mengetahui kebutuhan pembiayaan dan mekanisme pertanggungjawabannya.

8. Target transisi 2027 masih membutuhkan peta jalan

Pengembangan URI tidak hanya mencakup pembangunan kampus, tetapi juga rencana pengelolaan SMA Unggul Garuda, perguruan tinggi kebangsaan, dan LAN.

Mendiktisaintek Brian Yuliarto menyebut proses transisi pengelolaan program pendidikan tersebut ditargetkan berlangsung hingga 2027.

Sementara itu, Donny menjelaskan URI akan menjalankan fungsi sebagai lembaga pengelola yang mengintegrasikan sejumlah program pendidikan dan pengembangan kepemimpinan.

Meski target waktu transisi telah disebutkan, publik masih membutuhkan informasi mengenai tahapan pelaksanaannya.

Kapan struktur organisasi URI terbentuk secara lengkap? Kapan pengalihan kewenangan selesai? Bagaimana tahapan pembangunan kampus dan pembukaan penerimaan mahasiswa baru?

Tanpa target dan indikator pencapaian yang terukur, masyarakat akan kesulitan menilai sejauh mana rencana pengembangan URI telah direalisasikan.

Publik Berhak Mendapat Penjelasan

Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) Donny Ermawan Taufanto, Senin, 16 November 2026 di Ruang Rapat Nusantara I Kementerian Pertahanan.
Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) Donny Ermawan Taufanto, Senin, 16 November 2026 di Ruang Rapat Nusantara I Kementerian Pertahanan. (Owrite.id/Adi Briantika)

Delapan hal tersebut menunjukkan bahwa pengembangan Universitas Republik Indonesia masih membutuhkan sejumlah penjelasan, terutama mengenai fungsi kelembagaan, penyelenggaraan pendidikan, pembagian kewenangan, dan penggunaan anggaran.

Gagasan menyiapkan pemimpin masa depan tentu dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan setiap program memiliki tujuan, dasar pelaksanaan, dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Terlebih, URI membawa nama negara dan direncanakan mengelola berbagai program pendidikan dengan dukungan anggaran publik.

Karena itu, pemerintah perlu membuka informasi secara transparan agar masyarakat dapat mengetahui apakah URI benar-benar akan menjadi institusi pendidikan tinggi atau lebih berfokus sebagai lembaga pengelola pendidikan dan pengembangan kepemimpinan nasional.

Iklan