Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, meminta agar rencana PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mengimpor 105.000 mobil niaga dari India dibatalkan.
Ia menilai kebijakan tersebut bertolak belakang dengan agenda penguatan industri dalam negeri dan pembangunan ekonomi desa.
Menurut Said, penggunaan dana APBN untuk impor kendaraan dalam jumlah besar perlu dikaji ulang karena tidak selaras dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memprioritaskan penguatan ekonomi domestik.
Said menjelaskan bahwa berbagai program prioritas pemerintah, seperti makan bergizi gratis dan penguatan ekonomi pedesaan, dirancang untuk mendorong produksi dan perputaran ekonomi dari desa.
Program prioritas seperti makan bergizi gratis dan penguatan ekonomi pedesaan ditujukan untuk menggerakkan produksi dari desa. Arsitektur ekonomi ini seharusnya dipahami utuh, termasuk oleh BUMN,”
ujar Said dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. 25 Februari 2026.
Ia menegaskan bahwa peningkatan permintaan pangan semestinya dibarengi peningkatan produktivitas sektor hulu oleh Kementerian Pertanian agar ekonomi desa tumbuh sekaligus menekan ketergantungan pada impor.
Dampak ke PDB dan Industri Manufaktur
Rencana impor kendaraan niaga tersebut, menurut Said, justru menunjukkan arah kebijakan yang berlawanan.
Ia menyoroti sektor manufaktur yang selama ini pertumbuhannya lebih rendah dibanding Produk Domestik Bruto (PDB), padahal sektor tersebut berperan penting dalam hilirisasi dan penciptaan lapangan kerja.
Lebih dari satu juta sarjana kita menganggur. Industri manufaktur semestinya menjadi tumpuan serapan tenaga kerja,”
kata Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Ia juga mengutip perhitungan lembaga riset Celios yang menyebut rencana impor tersebut berpotensi menekan PDB hingga Rp39,29 triliun, mengurangi pendapatan masyarakat Rp39 triliun, memangkas surplus industri otomotif Rp21,67 triliun, menurunkan pendapatan tenaga kerja rantai pasok Rp17,39 triliun, serta mengurangi penerimaan pajak bersih Rp240 miliar.
Said mempertanyakan alasan perusahaan pelat merah tidak menggandeng produsen otomotif dalam negeri.
Ia menilai pengadaan 105.000 unit kendaraan hampir setara dengan total produksi mobil niaga nasional selama satu tahun, sehingga berpotensi menjadi stimulus besar bagi industri domestik.
Bayangkan jika pengadaan dilakukan di dalam negeri. Industri otomotif akan bangkit, menyerap tenaga kerja, dan menimbulkan efek berantai ekonomi,”
ujar Said.
Selain itu, ia menilai pertimbangan harga murah belum tentu mencerminkan efisiensi jangka panjang, terutama terkait layanan purna jual, ketersediaan suku cadang, dan jaringan bengkel.
“Efisiensi bukan hanya soal harga awal. Harus dilihat manfaat ekonominya bagi industri nasional,” tegasnya.
Said menambahkan bahwa penggunaan APBN, khususnya yang bersifat multiyears, harus memberikan nilai tambah nyata bagi perekonomian nasional.
Karena itu, ia meminta agar rencana impor kendaraan niaga tersebut tidak hanya ditinjau ulang, tetapi dibatalkan sepenuhnya.
Saya sangat menyayangkan uang APBN dibelanjakan tetapi tidak memberi nilai tambah ekonomi di dalam negeri. Langkah ini sebaiknya dibatalkan,”
pungkasnya.
