Dugaan korupsi anggaran pakan satwa di Kebun Binatang Surabaya (KBS) menuai sorotan dari pengamat kebijakan publik.
Kasus tersebut dinilai tidak hanya menunjukkan adanya penyimpangan anggaran, tetapi juga mencerminkan lemahnya tata kelola kelembagaan dan pengawasan terhadap pengelolaan kebun binatang.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai dugaan korupsi yang berujung pada terbengkalainya perawatan satwa merupakan bukti adanya persoalan serius dalam sistem pengelolaan.
Praktik Penyalahgunaan Wewenang
Menurutnya, tata kelola yang buruk membuka ruang bagi praktik penyalahgunaan wewenang.
Ya itu menunjukkan tata kelola yang lemah. Tata kelola terkait dengan kebun binatang itu, menyangkut birokrasi dan sumber daya manusianya, termasuk ASN yang merawat binatang-binatang di kebun binatang,”
kata Trubus kepada Owrite.
Ia juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan yang dinilai menjadi penyebab praktik korupsi dapat berlangsung tanpa terdeteksi dalam waktu lama.
Lemahnya pengawasan selama ini menyebabkan munculnya penyimpangan. Pemerintah daerah bisa bermain di situ, terjadi kongkalikong untuk korupsi. Akibatnya, anggaran dikorupsi sehingga binatang-binatang tidak terurus dan banyak yang mati,”
ujarnya.
Trubus menegaskan aparat penegak hukum perlu melakukan investigasi secara menyeluruh untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan tersebut.
Ia menilai pertanggungjawaban hukum harus diberikan kepada siapa pun yang terbukti terlibat, baik dari unsur pemerintah daerah maupun pengelola kebun binatang.
Perlu ada investigasi. Harus ada yang bertanggung jawab, apakah pemerintah daerah, pengelola kebun binatang, atau pihak lain yang terlibat. Mereka harus dihadapkan ke proses hukum karena dugaan korupsi itu telah menyebabkan banyak satwa mati akibat tidak dirawat dan anggarannya diselewengkan,”
tegasnya.
Menurut Trubus, kasus tersebut seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi sistem tata kelola kebun binatang di Indonesia, terutama terkait transparansi penggunaan anggaran, pengawasan internal, serta mekanisme akuntabilitas agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Kasus dugaan korupsi anggaran pakan satwa di Kebun Binatang Surabaya sendiri kini menjadi perhatian publik karena diduga berdampak langsung terhadap kesejahteraan satwa yang menjadi tanggung jawab pengelola.
Aparat penegak hukum diharapkan mengusut tuntas perkara tersebut sekaligus memastikan adanya perbaikan sistem pengelolaan kebun binatang di masa mendatang.
