Gaji ‘Fosil’ vs Beban ‘Monster’: APKASI Desak Pemerintah Godok Ulang Hak Keuangan Kepala Daerah

Tak Hanya Tupoksi

Selain mengurus pemerintahan, kata Bursah, kepala daerah juga kerap harus turun tangan menyelesaikan berbagai persoalan yang berada di luar kewenangan.

“Bahkan, konflik tata kelola kawasan hutan, pertambangan, dan lain-lain yang bukan menjadi urusannya pun pada akhirnya menjadi urusan bupati, termasuk kerusakan lingkungan yang jadi masalah besar saat ini,”

ujar dia.

Tak hanya itu, konflik agraria yang melibatkan perusahaan sawit maupun pertambangan juga kerap bermuara kepada pemerintah kabupaten.

“Termasuk konflik agraria karena pengambilan tanah rakyat sewenang-wenang oleh korporasi sawit maupun korporasi batu bara,”

lanjut Bursah.

Revisi

APKASI mengusulkan pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, penyesuaian biaya operasional kepala daerah, hingga pemberian bantuan keuangan khusus melalui APBN.

Revisi regulasi tersebut diperlukan agar hak keuangan kepala daerah sejalan dengan meningkatnya tanggung jawab dan kompleksitas persoalan yang mereka hadapi di lapangan.