Padahal, calon pekerja membutuhkan pelatihan terstruktur, fasilitas asrama, serta kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja internasional.
Persyaratan Program
Karena itu, Edy meminta pemerintah daerah membina LPK agar mampu memenuhi persyaratan program SMK Go Global.
Menurutnya, upaya tersebut perlu melibatkan berbagai institusi, mulai dari LPK, Balai Latihan Kerja (BLK), hingga perguruan tinggi.
Jadi perlu kerja keras dari pemerintah daerah untuk membina para LPK, sehingga dia naik kelas menuju LPK yang dipersyaratkan untuk SMK-nya. Nah, ekosistem itu harus dibangun,”
tegasnya.
Selain kesiapan lembaga pelatihan, Edy juga menyoroti terbatasnya minat masyarakat Kalsel untuk bekerja ke luar negeri pada sektor formal.
Berdasarkan laporan yang diterimanya, jumlah warga Kalsel yang bekerja ke luar negeri tercatat sekitar 400 orang dalam setahun. Ia juga menyinggung masih adanya warga yang memilih jalur nonprosedural atau ilegal.
Edy turut meminta pemerintah memperbaiki pelaksanaan program pemagangan dalam negeri agar lebih sesuai dengan kebutuhan industri.
Menurutnya, pemerintah perlu memetakan jenis pekerjaan dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan sebelum menentukan peserta magang.
Semestinya kebutuhan perusahaan-perusahaan Kalsel itu pekerjaan bidang apa saja, berapa orang. Sehingga pemerintah bisa memberi jatah itu,”
kata Edy.
Ia menegaskan, keberhasilan program pemagangan tidak cukup diukur dari jumlah peserta yang mengikuti pelatihan.
Pemerintah perlu memastikan program tersebut membuka peluang bagi peserta untuk melanjutkan bekerja setelah masa magang selesai.
Maka kami Komisi IX menghendaki target pemagangan ini adalah seberapa banyak peserta magang yang kemudian dilanjutkan bekerja,”
pungkasnya.
