OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia
Your Reading Dose, Right Here
Komisi XII DPR RI menyoroti fenomena antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah, khususnya Bali.
Oleh Rika Pangesti
Komisi XII DPR RI menyoroti fenomena antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah, khususnya Bali.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Dony Maryadi Oekon meminta pemerintah dan PT Pertamina (Persero) mengungkap penyebab antrean BBM secara transparan.
Menurutnya, persoalan tersebut harus ditelusuri dari kecukupan stok hingga ketepatan distribusi agar masyarakat tidak terus menanggung dampaknya.
Iklan
Jangan sampai masyarakat terus dihadapkan pada antrean panjang hanya untuk mendapatkan BBM. Pemerintah dan Pertamina harus dapat menjelaskan secara transparan apa yang sebenarnya terjadi,”
tegas Dony pada Sabtu, 17 Oktober 2026.
Dony menilai, antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) tidak bisa dianggap sebagai persoalan teknis biasa.
Pemerintah dan Pertamina perlu mengevaluasi perencanaan kebutuhan, ketersediaan stok, jadwal pengiriman, hingga pengawasan penyaluran BBM di daerah.
Ia juga meminta penyebab gangguan dipastikan melalui data, bukan sekadar penjelasan umum mengenai kondisi pasokan.
Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui apakah persoalan terjadi akibat keterbatasan stok, keterlambatan distribusi, atau lemahnya antisipasi terhadap kenaikan permintaan.
Ini harus dijawab dengan data dan langkah penyelesaian yang konkret,”
ujar Dony.
Perhatian khusus diberikan kepada Bali yang menjadi salah satu destinasi pariwisata utama Indonesia.
Kelancaran pasokan BBM di wilayah tersebut berkaitan langsung dengan mobilitas warga, transportasi wisata, distribusi logistik, serta operasional pelaku usaha.
Dony mengingatkan, gangguan distribusi energi dapat menimbulkan dampak berantai terhadap aktivitas ekonomi dan pelayanan transportasi.
Antrean panjang bukan hanya menyita waktu masyarakat, tetapi juga berpotensi menghambat perjalanan wisatawan dan kegiatan usaha yang bergantung pada kelancaran pasokan BBM.
Untuk wilayah strategis seperti Bali, persoalan antrean BBM tidak bisa dianggap biasa,”
kata Dony.
Ia meminta Pertamina memiliki sistem antisipasi yang mampu merespons lonjakan permintaan maupun gangguan rantai pasok.
Kesiapan stok penyangga dan mekanisme penanganan di lapangan dinilai penting agar persoalan tidak baru ditangani setelah antrean terjadi.
Pertamina harus memiliki sistem antisipasi yang benar-benar berjalan,”
ujarnya.
Dony juga mendesak Pertamina Patra Niaga, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM mengevaluasi distribusi BBM di wilayah terdampak.
Pemeriksaan perlu mencakup SPBU yang mengalami gangguan pelayanan, kecukupan stok di terminal, dan ketepatan jadwal pengiriman.
Menurut Dony, klaim bahwa stok BBM aman harus dibuktikan dengan kemudahan masyarakat memperoleh bahan bakar. Ketersediaan cadangan di terminal tidak cukup menjadi ukuran apabila penyaluran ke SPBU masih terkendala.
Jangan hanya menyampaikan bahwa stok BBM aman, sementara masyarakat masih harus mengantre panjang di SPBU,”
tegasnya.
Ia menekankan, keberhasilan distribusi harus diukur dari BBM yang benar-benar sampai kepada masyarakat tepat waktu dan dalam jumlah memadai.
Karena itu, pemerintah dan Pertamina perlu memastikan persoalan di tingkat SPBU tidak terus berulang.
Dony, yang turut mengikuti kunjungan kerja Komisi XII DPR RI ke Bali pada Jumat, 9 Oktober 2026, memastikan persoalan tersebut menjadi perhatian dalam fungsi pengawasan DPR.
Ia akan memantau perkembangan distribusi BBM di Bali maupun daerah lain yang menghadapi masalah serupa.
Kami ingin melihat perbaikan nyata, bukan sekadar laporan administratif atau janji normalisasi pasokan,”
kata Dony.
Dony menegaskan, apabila gangguan distribusi terus berulang, tata kelola penyaluran BBM dan pihak-pihak yang bertanggung jawab perlu dievaluasi lebih mendalam.
Iklan
