OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia
Your Reading Dose, Right Here
Pemerintah menyiapkan 260 hektare lahan pertanian pengganti untuk proyek ekspansi migas di Jawa Barat. Produktivitas padi di salah satu lokasi diklaim naik menjadi 9,6 ton per hektare.
Oleh Ani Ratnasari
Diperbarui
Diperbarui
Pemerintah telah menyiapkan sekitar 260 hektare lahan pertanian pengganti untuk mengimbangi alih fungsi lahan pertanian yang digunakan dalam proyek percepatan pengeboran minyak dan gas bumi (migas) di Jawa Barat.
Langkah tersebut dilakukan seiring dengan adanya rencana pengembangan 925 sumur migas di wilayah kerja PT Pertamina EP Regional 2 Zona 7.
Dari jumlah itu, sebanyak 414 sumur diproyeksikan bisa meningkatkan produksi minyak dari sekitar 4.000 menjadi 31.000 barel per hari pada 2030.
Iklan
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Staf Kepresidenan Ariyo Windutomo mengatakan Pertamina EP telah menyiapkan lahan pengganti sekitar 3,7 kali lebih luas dibandingkan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang digunakan untuk kegiatan migas.
Saya berharap alih lahan yang telah disiapkan oleh Pertamina EP tidak semata-mata hanya sebagai pengganti lahan atau tanah, tetapi merupakan lahan produktif yang juga mampu secara simultan memberikan ketahanan energi sekaligus mewujudkan visi-misi Presiden dalam ketahanan pangan,”
kata Ariyo dikutip dari laman Kantor Staf Kepresidenan, Jumat, 13 November 2026.
Menurut Ariyo, salah satu lahan pengganti yang telah dikembangkan berada di Desa Jatisura, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu.
Di lokasi tersebut, Ariyo menyebut bahwa produktivitas padi bisa meningkat dari 5,5 ton menjadi 9,6 ton per hektare setiap panen. Lahan itu juga dapat ditanami dua kali dalam setahun.
Namun, pemerintah masih perlu memastikan seluruh lahan pengganti memiliki produktivitas yang baik dan mampu menjaga keberlanjutan produksi pangan.
Ariyo mengatakan KSP telah mengawal proses eksplorasi sumur AKP 004 sejak Februari 2026 melalui koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Ia juga menyebut surat keputusan gubernur mengenai penetapan minimal 87 persen LP2B telah terbit di enam kabupaten.
Sementara itu, kajian survei, investigasi, dan desain alih fungsi lahan tahap pertama di Indramayu telah disampaikan kepada instansi migas.
Berkas tersebut mencakup lahan pengganti seluas 22,63 hektare dan dijadwalkan diajukan kepada Menteri Pertanian pada minggu keempat November 2026.
KSP menyatakan akan terus mengawal proses tersebut agar peningkatan produksi migas tidak mengurangi ketahanan pangan.
Pemerintah juga berharap pengembangan kedua sektor dapat membuka lapangan kerja dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Iklan
