Hutan DIY Diincar untuk Barak Militer dan Lokasi Perang, Sultan HB X Langsung Beri Peringatan Keras
Wacana hutan DIY dijadikan barak militer dan lokasi latihan perang menuai sorotan. Sri Sultan ingatkan jangan asal gunakan hutan, DPRD khawatir ketahanan pangan terancam.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mengingatkan pemerintah agar tidak sembarangan memanfaatkan kawasan hutan untuk pembangunan barak militer dan lokasi latihan perang.
Dia meminta kondisi serta fungsi ekologis lahan dikaji terlebih dahulu sebelum ada keputusan penggunaan kawasan.
Di mana? Belum tahu saya. Ya nanti kan ada, ada mesti mengajukan permohonan,”
kata Sri Sultan dikutip dari akun Instagram Humas Pemda DIY, Kamis, 19 November 2026.
Sri Sultan mengaku belum mengetahui secara pasti lokasi hutan yang diwacanakan untuk kepentingan militer tersebut.
Iklan
Menurutnya, pemanfaatan kawasan hutan harus melalui proses pengajuan permohonan dan mempertimbangkan kondisi lahan.
Dia menegaskan, kawasan hutan yang memiliki tegakan pohon dan diperuntukkan bagi kegiatan reboisasi tidak bisa disamakan dengan lahan yang hanya ditumbuhi semak belukar.
Karena itu, pemerintah perlu melihat karakteristik lokasi sebelum menentukan penggunaannya.
Ya kita lihat lokasinya. Jangan asal hutan. Kalau memang itu hutan semak atau memang bukan yang tegakan-tegakan pohon yang memang kita desain untuk reboisasi, ya kita pikir dua tiga kali dulu. Lihat lokasinya dulu,”
tegasnya.
Peringatan serupa disampaikan Ketua Komisi B DPRD DIY, Andriana Wulandari. Dia meminta rencana pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan pertahanan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan dan ketahanan pangan daerah.
Andriana mengingatkan, DIY memiliki kawasan hutan yang terbatas. Sementara itu, alih fungsi lahan pertanian di wilayah tersebut hampir mencapai 1.000 hektare setiap tahun.
Pertahanan negara memang penting, tetapi kita (pemerintah) juga harus melihat kondisi DIY yang memiliki kawasan hutan terbatas. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian di DIY hampir mencapai seribu hektar per tahun,”
jelasnya.
Dia meminta pemerintah membuka informasi secara transparan mengenai lokasi, luas, status kawasan, tujuan, hingga bentuk kegiatan yang akan dilakukan.
Dikatakannya, kejelasan informasi diperlukan agar masyarakat mengetahui rencana pemanfaatan ruang tersebut.
Andriana juga meminta agar rencana itu didahului kajian menyeluruh mengenai dampaknya terhadap ekosistem, sumber daya air, keanekaragaman hayati, serta kehidupan masyarakat sekitar.
Sebagai tindak lanjut, Komisi B DPRD DIY berencana mengundang Dinas Kehutanan DIY untuk meminta penjelasan mengenai perkembangan komunikasi antarinstansi terkait wacana pemanfaatan kawasan hutan tersebut.
Andriana menegaskan kepentingan pertahanan negara harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan lahan pertanian produktif. Menurutnya, ketahanan pangan juga merupakan bagian penting dari ketahanan nasional.
Jangan sampai kita berbicara tentang pertahanan negara, tetapi mengabaikan ketahanan pangan. Keduanya merupakan bagian dari ketahanan nasional yang harus berjalan beriringan,”