Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Daerah

Kejati jatim Ungkap Aliran Dana Korupsi Keuangan KBS, Kerugian Negara Rp3,27M

Kejati Jatim mengungkap dugaan korupsi keuangan Kebun Binatang Surabaya yang merugikan negara Rp3,27 miliar. Penyidik menemukan aliran dana Rp2,41 miliar untuk pengurusan perkara dan pengeluaran lain.

Kebun Binatang Surabaya
Kebun Binatang Surabaya (Sumber: megatrasindo.com)

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur mengungkap kerugian negara atas dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Bintang Surabaya (PDTS KBS) periode 2025-2026 mencapai Rp3,27 miliar.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) IG Punia atmaja NR, mengatakan kerugian tersebut berasal dari sejumlah pengeluaran perusahaan yang diduga tidak sesuai dnegan peruntukannya.

Berdasarkan audit ditemukan adannya kerugian negara sebesar Rp2,41 miliar yang diduga digunakan untuk mengurus dua perkara hukum yang sedang berjalan pada 2025. Namun, berdasarkan audit ternyata dana tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik kejaksaan.

Iklan

Selian itu, ada juga pengeluaran lainnya sebesar Rp860,56 juta yang terdiri dari Rp707,77 juta pada 2025 dan Rp152,78 juta pada 2026. Pengeluaran tersebut diklaim untuk kebutuhan bahan bakar minyak (BBM), tunjungan hari raya (THR), dan honorarium.

Dimulai Februari 2025

IG Punia mengatakan, pertama kali permainan uang terjadi pada Februari 2025. Saat itu, direksi dan karyawan KBS mendapat panggilan dari Kejati Tanjung Perak atas dugaan korupsi pengelolaan sewa tenant.

Melalui perantara EES, NW dan MN bertemu dengan layer berinisial MM yang diduga meminta lawyer fee Rp100 juta dan dana pengurus perkara Rp500 juta.

Pada April 2025, MM diduga meminta hal yang sama yakni lawyer fee Rp100 juta dan dana pengurus perkara Rp995 juta, ketika direksi dan badan pengawas KBS diperiksa terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan periode 2013-2024.

Untuk menutupi pengeluaran tersebut, para tersangka diduga membuat dokumen kerja sama dengan jasa hukum dan kwitansi honorium konsultan hukum fiktif. Dokumen tersebut kemudian digunakan untuk pengeluaran kas perusahaan yang seolah-olah merupakan biaya kegiatan yang sah.

Dalam kasus ini, penyidik menetapkan empat tersangka baru, yakni:

  • MN selaku Direktur Keuangan dan SDM
  • NW selaku anggota Direktur Operasional dan Umum
  • EES selaku anggota badan Pengawas PDTS KBS
  • MM selaku Advokat Kantor Ma’ruf Syah & Partner

Keempat tersangka dijerat Pasal 603 sebagai dakwaan primair dan Pasal 604 sebagai dakwaan subsidiair UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto ketentuan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mereka ditahan di Cabang Rutan Kejati Jatim selama 20 hari, mulai 19 November hingga 8 Desember 2026.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Mahasiswa IISIP Jakarta yang percaya bahwa setiap data punya cerita dan setiap kebijakan punya dampak. Sedang mendalami dinamika sosial

  • Redaktur Pelaksana

    Amin Suciady adalah jurnalis di OWRITE yang meliput politik, hukum, ekonomi, dan peristiwa. Ia juga dikenal sebagai peneliti sejarah lokal