Selian itu, ada juga pengeluaran lainnya sebesar Rp860,56 juta yang terdiri dari Rp707,77 juta pada 2025 dan Rp152,78 juta pada 2026. Pengeluaran tersebut diklaim untuk kebutuhan bahan bakar minyak (BBM), tunjungan hari raya (THR), dan honorarium.
Dimulai Februari 2025
IG Punia mengatakan, pertama kali permainan uang terjadi pada Februari 2025. Saat itu, direksi dan karyawan KBS mendapat panggilan dari Kejati Tanjung Perak atas dugaan korupsi pengelolaan sewa tenant.
Melalui perantara EES, NW dan MN bertemu dengan layer berinisial MM yang diduga meminta lawyer fee Rp100 juta dan dana pengurus perkara Rp500 juta.
Pada April 2025, MM diduga meminta hal yang sama yakni lawyer fee Rp100 juta dan dana pengurus perkara Rp995 juta, ketika direksi dan badan pengawas KBS diperiksa terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan periode 2013-2024.
Untuk menutupi pengeluaran tersebut, para tersangka diduga membuat dokumen kerja sama dengan jasa hukum dan kwitansi honorium konsultan hukum fiktif. Dokumen tersebut kemudian digunakan untuk pengeluaran kas perusahaan yang seolah-olah merupakan biaya kegiatan yang sah.
Dalam kasus ini, penyidik menetapkan empat tersangka baru, yakni:
- MN selaku Direktur Keuangan dan SDM
- NW selaku anggota Direktur Operasional dan Umum
- EES selaku anggota badan Pengawas PDTS KBS
- MM selaku Advokat Kantor Ma’ruf Syah & Partner
Keempat tersangka dijerat Pasal 603 sebagai dakwaan primair dan Pasal 604 sebagai dakwaan subsidiair UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto ketentuan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Mereka ditahan di Cabang Rutan Kejati Jatim selama 20 hari, mulai 19 November hingga 8 Desember 2026.