Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa kekeh menolak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Whoosh.
Alasannya, dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) cukup untuk membayar hutang tersebut.
Purbaya mengaku, sudah menyampaikan langsung kepada CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani agar pembayaran utang kereta cepat tidak menggunakan APBN.
Sebab Danantara menerima dividen dari BUMN di atas Rp80 triliun per tahun, sehingga dana tersebut cukup untuk mencicil utang Whoosh senilai Rp2 triliun per tahun.
Sudah saya sampaikan, kenapa karena kan Danantara terima dividen dari BUMN Rp80 triliun sampai Rp90 triliun lah. Itu cukup untuk menutup yang Rp2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat,” ujar Purbaya usai rapat bersama Dewan Pengawas Danantara di Wisma Danantara, Jakarta, dikutip Kamis (16/10/2025).
Sebagai informasi, sebelum adanya Danantara dividen BUMN disetorkan ke kas negara melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Namun kini, dividen tersebut dialihkan ke Danantara. Lanjut Purbaya, berdasarkan keterangan dari Danantara tidak ada klausul yang menyatakan bahwa utang kereta cepat harus dibayarkan oleh pemerintah.
Hal ini sejalan dengan diskusi yang sudah dilakukan bersama China Development Bank (CDB).
Saya tanya ke Beliau tadi. Apakah di klausulnya ada yang bayar harus pemerintah? Kan yang penting, saya tahu CDB. Saya pernah diskusi sama CDB juga dulu, mereka yang penting struktur pembayarannya clear. Jadi seharusnya nggak ada masalah kalau Danantara bayar juga,” terang Purbaya.
