Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menyetujui permohonan tambahan beras sebanyak 10.000 ton yang diajukan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem). Tambahan beras itu diminta guna memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak banjir dan longsor.
Amran mengatakan, tambahan beras itu merupakan alokasi khusus untuk mendukung pemulihan pascabencana. Persetujuan diberikan sebagai respons pemerintah pusat terhadap situasi darurat di wilayah Sumatera.
Kami menyetujui permohonan 10.000 ton beras dari Pak Gubernur Mualem untuk Aceh. Ini merupakan alokasi khusus untuk mendukung pemulihan pascabencana, di mana stok beras nasional kita saat ini sangat cukup, bahkan kami siapkan tiga kali lipat lebih tinggi dari permintaan Mualem,”
ujar Amran dalam keterangan resmi Selasa, 9 Desember 2025.
Adapun untuk stok beras nasional yang dikuasai Perum Bulog per 8 Desember 2025 mencapai 3,68 juta ton. Ia mengklaim jumlah stok tersebut ada di rekor tertinggi dalam satu dekade terakhir dan jauh di atas rata-rata stok akhir tahun yang biasanya di kisaran 1,2–1,5 juta ton.
Dengan stok 3,68 juta ton, kita punya cadangan tiga kali lipat dari kebutuhan bulanan nasional. Jadi permohonan 10 ribu ton ini sangat kecil dibandingkan stok kita. Aceh akan kami pastikan tercukupi, dan seluruh Indonesia tetap aman hingga panen raya Maret–April 2026,”
katanya.
Amran mengatakan, penyaluran 10.000 ton beras ini akan segera dilakukan oleh Perum Bulog Divre Aceh dalam minggu ini melalui mekanisme bantuan pangan dan stabilisasi pasokan harga (SPHP) agar tepat sasaran dan harga beras di Aceh tetap terjangkau.
Menurutnya, bantuan ini melengkapi alokasi awal 10.614 ton beras untuk Aceh sebagai bagian dari program darurat nasional untuk tiga provinsi Sumatera (Aceh, Sumut, Sumbar) dengan total 34 ribu ton beras.
Sebelumnya, dalam Rapat Terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Posko TNI AU Sultan Iskandar Muda pada 7 Desember 2025, Gubernur Mualem telah memaparkan kebutuhan mendesak stabilisasi harga sembako, termasuk beras, air bersih, dan elpiji.
