Dewan ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden, kemudian ketuanya oleh Menko Perekonomian. Kemudian wakilnya Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Bank Indonesia, OJK,”
terangnya.
Selain itu, keanggotaan dewan akan diperluas dengan turut melibatkan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder. Hal ini diantaranya Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, BP BUMN, Badan Perlindungan Konsumen, Ketua Umum Kadin, hingga Apindo.
Adapun dengan perubahan ini, pemerintah tidak hanya akan memantau kondisi ekonomi secara nasional dan agregat, tetapi juga kesejahteraan ekonomi keluarga. Airlangga mengatakan, sudah berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan pemantauan ekonomi keluarga, seiring dengan pelaksanaan sensus ekonomi tahun depan.
Kami sudah bicara dengan BPS bahwa keluarga pun nanti kita monitor, karena tahun depan ada sensus ekonomi. Jadi kita titipkan, sehingga kita bisa mengetahui resiliensi ekonomi keluarga, tentu ini akan memperkuat fundamental ekonomi kita,”
imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Dewan Nasional terkait Kesejahteraan Keuangan. Pembentukan ini untuk mempersiapkan data keuangan terbuka atau open data keuangan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan rencana dibentuknya Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan ini untuk menyempurnakan peran Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).
Bapak Presiden meminta agar dibentuk pembentukan Dewan Nasional terkait Kesejahteraan Keuangan ataupun Financial Health ini. Dan ini adalah untuk melengkapi atau menyempurnakan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI),”
ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 28 November 2025.
Airlangga menjelaskan, pembentukan ini nantinya akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Keberadaan dewan ini untuk mempersiapkan data keuangan terbuka.
Ini akan melibatkan para stakeholder, termasuk di dalamnya untuk mempersiapkan data keuangan yang bisa terbuka atau open data keuangan,”
jelasnya.
Selain itu, Airlangga mengatakan bahwa pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan didorong untuk meningkatkan literasi keuangan.
