Karena batubara dan diesel itu kita harus impor. Biarpun kita punya batubara, tetap harus impor. Pengusaha swasta tidak mau jual ke PLN,” ujar Uchok kepada owrite, Senin, 29 Desember 2025.
Penyebab lainnya adalah, karena selama ini PLN menggunakan listrik swasta. Di mana ketika listrik itu digunakan atau tidak, PLN harus tetap membayar tanggungan tersebut.
Padahal subsidi kita dari negara ke PLN besar loh. Sekarang saja Rp89 triliun, 2023 sampai Rp75 triliun, tapi enggak sampai ke PLN. Jadi uang subsidi itu dimakan oleh listrik swasta,”
tuturnya.
Uchok mengatakan, hutang tersebut tidak bisa dibayar dengan aset yang dimiliki PLN. Sebab aset PLN adalah pembangkit yang sudah tua dan rusak.
“Bagaimana mau jualnya? Kalau jual ke pengusah pembangkit, enggak mau. Tapi kalau ke pengepul besi, mungkin mau, paling yang diambil besi-besinya, dijual murah,” katanya.
Uchok mengingatkan, bahwa utang PLN ini berdampak pada ekonomi nasional. Ujung-ujungnya, masyarakat yang harus menanggung dengan membayar APBN dan subsidi tahunan yang melonjak.
Solusinya sebetulnya bukan menambah subsidi, tapi evaluasi ulang kontrak-kontrak dengan listrik swasta. Karena listrik swasta ini, dianggap sebagai parasit. Jadi, kontrak-kontrak antara PLN dengan listrik swasta ini tidak menguntungkan PLN. Pengusaha listrik swasta ini hanya parasit,”
tegasnya.
Uchok juga menilai kondisi ini disebabkan karena manajemen dari PLN yang berantakan. Jika ada masalah kelistrikan, manajemen PLN seringkali tidak bisa mengatasi masalah tersebut.
Pihak manajemen dan humas itu tidak ada koordinasi. Koordinasi antara di dalam aja kacau,”
tandasnya.
