Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait nasib uang Rp6,6 triliun yang diserahkan Kejaksaan Agung (Kejagung) kepada negara. Hal ini karena ada perbedaan pandangan penggunaan uang tersebut, apakah untuk menambal defisit APBN atau justru membangun 100.000 hunian tetap (Huntap) untuk korban banjir dan longsor di Sumatera.
Purbaya mengatakan, saat uang sudah diserahkan ke negara tidak bisa dibedakan penggunaannya. Ia menyebut, dana yang digunakan untuk membangun hunian tetap korban bencana Sumatera, Kemenkeu sudah menyiapkan anggaran yang berasal dari penyisiran anggaran.
Oh udah ada kan (anggaran hunian tetap). Itu udah kita uangnya sudah ada itu dari penyisiran dana-dana apa anggaran APBN 2026 dari kementerian lembaga yang kita sisir, yang dianggap dipakai untuk rapat dan jalan-jalan yang enggak terlalu produktif. Sudah ada itu,”
ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 31 Desember 2025.
Purbaya menuturkan, untuk uang Rp6,6 triliun yang diserahkan oleh Kejagung akan digunakan untuk hal lainnya, termasuk untuk menambal defisit APBN.
Yang itu bisa dipakai untuk yang lain, tapi untuk saat ini ya itu, mengurangi APBN kita, defisitnya,”
katanya.
Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per November 2025 masih mengalami defisit sebesar Rp560,3 triliun, atau 2,35 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menilai uang Rp6 triliun yang diserahkan Kejaksaan Agung (Kejagung) kepada negara setara dengan pembangunan 100.000 hunian untuk korban banjir longsor di Aceh-Sumatera.
Sebagai contoh yang Rp6 triliun saja di sini ini kalau kita mau renovasi sekolah, 6.000 sekolah bisa kita perbaiki. Kalau kita mau bikin rumah untuk hunian tetap para pengungsi, 100.000 rumah, Rp6 triliun 100.000 rumah hunian tetap,”
kata Prabowo dalam pidatonya.
Menurut Prabowo kebutuhan untuk pembangunan hunian tetap bagi korban banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan kurang lebih mencapai 200.000 hunian.
Padahal kebutuhan mendekati 200.000. Dengan ini saja 100.000 sudah terbayar. Bayangkan 20 perusahaan ini ya, ingkar tidak mau memenuhi kewajiban mereka yang bisa menyelamatkan hidupnya 100.000 saudara-saudara kita,”
katanya.

