Tak Ada Lagi Kategori Tinggi-Rendah, Purbaya Samaratakan Defisit APBD 2026

Batas maksimal defisit APBD tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan APBD tahun anggaran 2026,”

tegasnya.

Adapun bila dibandingkan aturan sebelumnya yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam PMK 83/2023. Batas maksimal kumulatif defisit APBD sebesar 0,24 persen dari proyeksi PDB tahun anggaran 2024.

Sedangkan untuk batas maksimal defisit dibagi menjadi beberapa kategori diantaranya 4,65 persen sangat tinggi, 4,55 persen kategori tinggi, 4,45 persen kategori sedang, 4,35 persen rendah, 4,25 persen untuk kategori sangat rendah.

Lebih lanjut aturan anyar ini menjelaskan, jika nantinya rencana defisit APBD melampaui batas maksimal defisit APBD yang sudah ditetapkan. Maka kepala daerah harus menyampaikan surat permohonan kepada Menteri Dalam Negeri atau gubernur.

Dalam hal terdapat rencana defisit APBD yang melampaui batas maksimal defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kepala daerah menyampaikan surat permohonan pelampauan batas maksimal defisit APBD kepada menteri sebelum rancangan peraturan daerah mengenai APBD dievaluasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri atau gubernur,”

tulis aturan itu.