Kan berdekatan nih, Nataru (Natal dan Tahun Baru), lalu sebentar lagi Ramadan dan Lebaran. Ini kami kejar,”
ujarnya.
Sementara itu, terkait produk solar, Laode meminta kepada pengelola SPBU swasta untuk segera melakukan negosiasi dengan Pertamina.
Laode menyampaikan, mulai Maret 2026, pemerintah tak akan memberi izin impor solar kepada SPBU swasta.
Para pengelola SPBU swasta nantinya akan turut menyerap produksi solar dari Kilang Balikpapan yang baru selesai direvitalisasi atau Refinery Development Master Plan (RDMP) untuk memenuhi kebutuhan pelanggan mereka.
Maret nanti kami sudah tidak bisa memperpanjang untuk tambahan kuota solar. Jadi dari produksi RDMP (Balikpapan) itu semua nanti diserap untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri,”
ungkap Laode.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan akan menyetop impor solar untuk stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta pada 2026.
Apabila masih terdapat kargo-kargo solar yang masuk ke Indonesia ada bulan Januari atau Februari, lanjutnya, maka solar tersebut merupakan sisa impor 2025.
Tetapi tahun ini, Kementerian ESDM atas perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto, karena kita punya kilang sudah ada, kita tidak lagi mengeluarkan impor,”
ujar dia.
Kilang yang dimaksud adalah proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) di Refinery Unit V Balikpapan, Kalimantan Timur.
RDMP Kilang Balikpapan memungkinkan kilang tersebut mengelola hingga 360 ribu barel per hari, naik dari 260 ribu barel per hari. Kapasitas itu setara dengan 22–25 persen atau seperempat dari kebutuhan nasional.
Secara ekonomi, RDMP Balikpapan akan memberikan dampak signifikan terhadap kemandirian energi nasional, dengan penghematan impor BBM hingga Rp68 triliun per tahun, dan kontribusi terhadap PDB nasional mencapai Rp514 triliun.
