Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku akan menghitung ulang porsi anggaran subsidi energi usai Selat Hormuz ditutup akibat eskalasi antara Israel – Amerika Serikat (AS), dan Iran.
Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, situasi tersebut menyebabkan tersendatnya pasokan minyak RI yang selama ini dikirim dari Timur Tengah.
Bahlil mengaku, bahwa dampak dari eskalasi tersebut juga memainkan peran penting terkait harga minyak mentah dunia yang bahkan telah melampaui dari target APBN.
Diketahui, harga minyak mentah di pasar Asia melonjak di level 80-81 dolar AS per barel, per Senin, 2 Maret 2026.
Sementara itu, asumsi harga minyak dalam APBN, dikatakan Bahlil hanya sebesar US$70 per barel. Selisih harga inilah yang berpotensi membuat anggaran subsidi energi ‘menggendut’ akibat perang Iran melawan AS dan Israel.
Kita tahu bahwa di dalam APBN kita, harga ICP (APBN 2026) itu US$70 dolar per barel. Dan sekarang sudah naik menjadi US$78 sampai US$80 dolar per barel. Ini yang akan kita harus hati-hati berdampak pada kenaikan subsidi yang akan ditanggung oleh negara,”
kata Bahlil di kantornya, Selasa 3 Maret 2026.
Meski subsidi membengkak, Bahlil menyebut masih ada kompensasi dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hulu migas. Dengan produksi domestik sekitar 600.000 barel per hari, kenaikan ICP turut menambah pendapatan negara.
Tapi di sisi lain dengan kenaikan harga ICP itu juga negara mendapatkan pendapatan. Karena kan kita berkontribusi kan kurang lebih sekitar 600.000 barel sampai 600.000 lebih barel per day,”
tambah Bahlil.
Ditambahkan Bahlil, bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meminta agar jajarannya menjaga keseimbangan antara beban subsidi dan ketersediaan stok energi nasional.
Kita harus sangat berhati-hati untuk menghitung semuanya dengan tetap memastikan ketersediaan BBM dalam negeri untuk memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat kita,”
tutupnya.
