Pemerintah berencana menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan swasta usai Lebaran 2026. Kebijakan ini diposisikan sebagai langkah strategis untuk menekan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah lonjakan harga energi global.
Dalam laporan Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) disebutkan bahwa kebijakan tersebut merupakan respons langsung terhadap tekanan fiskal akibat krisis energi global.
Rencana pemerintah untuk memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau WFH sebanyak satu hari dalam sepekan bagi ASN serta imbauan serupa bagi sektor swasta pasca Lebaran 2026 adalah sebuah tindakan darurat fiskal yang lahir dari himpitan krisis energi global dan rigiditas anggaran negara,”
kata Analis Senior ISEAI Ronny P. Sasmita dalam laporan tersebut, dikutip Rabu, 25 Maret 2026.
Kebijakan ini muncul seiring eskalasi konflik di Timur Tengah yang mengganggu pasokan energi global dan mendorong harga minyak mentah dunia melampaui US$100 per barel. Menurut Ronny, bagi Indonesia yang masih bergantung pada impor bahan bakar minyak (BBM), kondisi ini berdampak langsung pada beban subsidi energi.






